Pileg 2019

Soal Bacaleg Eks Narapidana Korupsi, KPU dan Gerindra Tanggamus Tunggu Putusan MA

Jika begitu sejak awal, gunakan saja satu putusan pasti. Tidak usah ada sidang, karena hasilnya tetap tidak pasti

Soal Bacaleg Eks Narapidana Korupsi, KPU dan Gerindra Tanggamus Tunggu Putusan MA
Tribun Pekanbaru
Pileg 2019 

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - KPU Tanggamus akhirnya benar-benar menunda memasukkan nama Alhajar Syahyan dalam daftar calon sementara (DCS) untuk Pileg 2019

"Keputusan kami sejak kemarin tetap, yakni menunda dulu sesuai instruksi KPU RI. Maka nama Alhajar belum kami masukkan dalam DCS," ujar Zulwani, anggota KPU Tanggamus, Selasa, 4 September 2018. 

Ia mengaku KPU RI telah mengeluarkan surat 991 tentang Penundaan untuk Melaksanakan Hasil Putusan Bawaslu terkait Mantan Napi Korupsi. Maka secara hirarki, KPU Tanggamus harus melaksanakannya. 

"Saat ini KPU RI sedang uji materi ke Mahkamah Agung terhadap PKPU No 20 Tahun 2018. Jadi pemasukan nama Alhajar tunggu keputusan uji materi itu," terang Zulwani. 

Berdasarkan putusan sidang ajudikasi di Bawaslu Tanggamus, nama Alhajar semestinya masuk DCS maksimal pada Selasa, 4 September 2018. 

Baca: Soal Alhajar, KPU dan Bawaslu Tanggamus Beda Keputusan

Baca: Loloskan Alhajar ke DCS, Gerindra Tanggamus: Bawaslu Sudah Adil

Namun, hinga tiba waktunya pelaksanaan putusan itu, KPU Tanggamus tidak memasukkan nama Alhajar dalam daftar bacaleg di Daerah Pemilihan Tanggamus 4.

KPU Tanggamus sudah mengirimkan surat ke DPC Gerindra untuk menunda pelaksana keputusan Bawaslu Tanggamus. Sampai saat ini belum ada keberatan dari DPC Gerindra. 

Sementara DPC Gerindra Tanggamus juga memilih untuk menunggu keputusan KPU RI atas uji materi terhadap PKPU No 28 Tahun 2018.

"Kami tunggu saja dulu keputusan itu. Sebab, di sini sebagai eksekutornya KPU," terang Ketua DPC Gerindra Mukhlis Basri. 

Untuk langkah adukan ke DKPP, ia mengaku belum pastikan. Sebab, masih harus mengkaji dan koordinasi dengan DPD Gerindra Lampung. 

"Prinsipnya kami sama-sama tunggu. Kami juga pahami posisi KPU di sini. Sebab, KPU adalah lembaga terstruktur dari pusat sampai daerah. Maka keputusan di pusat dilaksanakan di bawahnya," ujar Mukhlis. 

Meski begitu, ia menyayangkan segala aturan dan teknis penyelesaian tentang bacaleg mantan narapidana korupsi. Sebab diberi jalan untuk tempuh jalur sidang ajudikasi. Namun, setelah ada putusan, justru dikembalikan lagi ke KPU RI. 

"Jika begitu sejak awal, gunakan saja satu putusan pasti. Tidak usah ada sidang, karena hasilnya tetap tidak pasti," terang Mukhlis. (*) 

Penulis: Tri Yulianto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved