Pileg 2019
2 Bacaleg Dicoret KPU Lampung: Eks Koruptor dan PNS
Tio menjelaskan, seluruh caleg yang akan diumumkan berkurang dua karena TMS dari 973 caleg, sehingga menjadi 971 caleg.
lihat foto
"Kalau mau digugat bisa pasca penetapan DCT ini. Jadi masih diperkenankan untuk ajukan gugatan," ucapnya.
Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, Bawaslu membuka kesempatan selama tiga hari sejak KPU Lampung mengumumkan DCT untuk mengajukan gugatan.
"Jika ada yang tidak masuk DCT dan akan mengajukan sengketa, waktunya tiga hari sejak pengumuman DCT oleh KPU," katanya.
25 Calon DPD
Selain menetapkan DCT untuk calon DPRD Lampung, KPU Lampung juga menetapkan DCT calon DPD RI asal Lampung.
"Ada 25 calon anggota DPD RI Perwakilan Lampung yang ditetapkan sebagai DCT sudah tidak ada masalah," kata Komisioner KPU Lampung M Tio Aliansyah, Kamis (20/9).
Seluruh calon DPD, kata Tio, sudah memenuhi persyaratan, termasuk enam calon DPD yang semula berstatus pengurus partai politik, sudah melampirkan pengunduran diri dari partai.
"Calon DPD yang berstatus pengurus parpol, terakhir kemarin yang menyerahkan A Ben Bella. Sebelumnya Alzier Dianis Thabranie. Kami juga sudah menyampaikan kepada KPU RI persyaratan administrasi ini. Mudah-mudahan tidak ada persoalan secara administrasi, calon DPD sudah clear, tidak ada persoalan di Provinsi Lampung," pungkasnya.
Alhajar Masuk DCT
Bertepatan dengan agenda pleno daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019, KPU Lampung menerima surat edaran (SE) dari KPU RI mengenai perintah mantan napi perkara korupsi yang bersengketa di Bawaslu untuk diakomodasi dalam DCT.
Baca: Alhajar Syahyan Akhirnya Sah Masuk DCT Pileg 2019
Komisioner KPU Lampung divisi hukum M Tio Aliasnyah membenarkan KPU sudah menerima surat edaran ini.
"Hari ini sudah kita terima, sebelum pengumuman DCT validasi dan approval dari parpol terkait nama, foto dan gelar yang akan diplenokan dalam DCT," kata Tio, Kamis (20/9).
Adapun surat edaran KPU RI ini bernomor 1095/PL.01.04.-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 19 September 2018, perihal putusan Mahkamah Agung.
Dalam surat ini, KPU RI memerintahkan kepada KPU Provinsi Lampung untuk mencermati kembali daftar caleg dalam DCS khusus terpidana perkara korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat PKPU 20 tahun 2018 tentang pencalonan.
Sepanjang calon tersebut mengajukan sengketa ke Bawaslu, dan amar putusan dinyatakan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.
"Masuk di DCT diputuskan oleh KPU setempat (Tanggamus)," katanya.(*)
