Tribun Bandar Lampung

Gaspool Lampung: Tindakan Order Fiktif Merupakan Penyakit Menular

Adanya sejumlah oknum driver taksi dan ojek online yang berbuat curang dengan melakukan order fiktif dinilai dapat merugikan.

Gaspool Lampung: Tindakan Order Fiktif Merupakan Penyakit Menular
Tribunlampung.co.id/Dodik Kurniawan
Ilustrasi ojek online 

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Solichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Adanya sejumlah oknum driver taksi dan ojek online yang berbuat curang dengan melakukan order fiktif dinilai dapat merugikan bagi para driver yang bekerja benar-benar.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Umum Gaspool Lampung, Miftahul Huda, Rabu, 26 September 2018. "Iya pastinya merugikan secara jangka panjangnya," ungkapnya.

Baca: Raup Jutaan Rupiah dari Aksi Tipu-tipu Order Fiktif Taksi dan Ojek Online

Karena konsumen yang memasan biasanya direject (ditolak) oleh oknum tersebut atau terhadap driver-driver yang benar-benar lagi menarik pemumpang terkena tembakan-tembakan tersebut.

Baca: Terbukti Melakukan, Ini Ganjaran yang Bakal Diterima Pelaku Order Fiktif

"Misal tembak dicancel, tembak dicancel, sehingga dampaknya turunkan performa driver yang benar-benar narik tersebut. Kalau performanya kecil sekali kan bonus tidak keluar," terangnya.

Persoalannya lagi para oknum driver online tersebut jika mendapatkan orderan yang sebenarnya malah ditolak sehingga membuat kesal komsumen yang memesan.

"Akhirnya konsumen tersebut berpindah ke yang lain. Kita tahu di sini kan ada dua pesaing besar," tuturnya.

Kondisi tindakan order fiktif tersebut pada dasarnya merupakan penyakit menular pada saat orang bisa mendapatkan jutaan rupiah dalam sehari dengan order fiktif.

Sementara, driver yang benar-benar bekerja dengan susah payah hanya mendapatkan paling Rp 100 - Rp 200 ribu dalam sehari.

"Kan ini bisa buat yang benar-benar bekerja berpikir enak juga ya seperti itu. Coba-coba akhirnya nular, kan makin masih sekarang ini," ucapnya.

Lanjut Miftah mengatakan, pihaknya hanya dapat mengimbau kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan tindakan-tindakan order fiktif seperti itu.

"Kami hanya bisa mengimbau saja, kalau penindakan ranahnya bukan kami karena kalau dilakukan penindakan-penindakan dikhawatirkan terjadi benturan di lapangan," paparnya.

Ia mengharapkan agar perilaku order fiktif tersebut supaya disudahi karena terkaitnya pelanggaran Pasal 362 KUHP berpotensi pidana. "Tentunya itu akan merugikan dirinya, nama baik komunitasnya dan juga nama baik dari aplikatornya sendiri," tandasnya. (eka)

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved