Tribun Lampung Utara

Keja‎ri Lampura Lakukan Pelayanan Hukum kepada Aparatur Desa

Kejaksaan Negeri Lampung Utara menggandeng PWI Lampung Utara dalam kegiatan pelayanan hukum kepada aparatur desa di aula Kecamatan Kotabumi Selatan.

Keja‎ri Lampura Lakukan Pelayanan Hukum kepada Aparatur Desa
Tribunlampung/Anung
Kejaksaan Negeri Lampung Utara menggandeng PWI Lampung Utara dalam kegiatan pelayanan hukum kepada aparatur desa di aula Kecamatan Kotabumi Selatan, Rabu ‎(31/10/2018). 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Kejaksaan Negeri Lampung Utara menggandeng PWI Lampung Utara dalam kegiatan pelayanan hukum kepada aparatur desa di aula Kecamatan Kotabumi Selatan, Rabu ‎(31/10/2018).

‎Dalam kegiatan pelayanan hukum kali ini, banyak pertanyaan yang diajukan oleh aparatur desa/tokoh masyarakat kepada pihak Kejari yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara/Kasi Datun (M Reza Kurniawan) dan Kepala Seksi Intelijen/Kasi Inte (Hafiezd).

Baca: Yudian Komandoi PMII Lampura 2018-2019

‎Pelbagai pertanyaan tersebut di antaranya mengenai tindak pidana korupsi, jual beli tanah, pengalokasian anggaran kegiatan pelayanan hukum di desa, pembatalan pernikahan, dan tak ketinggalan persoalan mengenai kelakuan oknum - oknum LSM/wartawan yang kerap membuat mereka tidak nyaman dalam bekerja.

Baca: Kapolres Lampura Pimpin Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat

"Untuk persoalan pembatalan pernikahan itu sudah pernah terjadi di daerah lain, sedangkan untuk persoalan jual beli tanah memang sebaiknya dilengkapi dengan dokumen yang jelas," kata Kasi Datun, M Reza Kurniawan menjawab pertanyaan dari tokoh masyarakat Kelapatujuh, Kotabumi Selatan dalam kegiatan tersebut.

Sementara mengenai persoalan tindak pidana korupsi, ‎M Reza mempersilakan Kasi Intelijen, Hafiezd untuk menjelaskan kepada peserta yang hadir. Menurutnya, penanganan dugaan tindak pidana korupsi harus melewati mekanisme yang ada.

Dimulai dari adanya laporan atau informasi yang diterima kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan dan keterangan.

Selanjutnya, pemanggilan terlapor supaya dapat diminta penjelasan yang sebenarnya mengenai persoalan tersebut. Penjelasan atau klarifikasi dari terlapor merupakan hak dari terlapor.

"Jadi, jangan takut kalau dipanggil oleh pihak kejaksaan karena klarifikasi atas laporan adalah hak dari terlapor. Kami tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah," tuturnya.

Adapun mengenai pemanggilan - pemanggilan untuk kepala desa yang dikabarkan kerap dilakukan oleh oknum - oknum yang mengatasnamakan dari sebuah LSM, Hafiezd menyarankan hendaknya tidak menggubris hal tersebut.

Halaman
12
Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved