Tribun Bandar Lampung

Kadis-kadis Disuruh Awasi Pajak Restoran, Ketua Komisi I: Hilangkan Saja UPT

Penempatan sejumlah pejabat Pemkot Bandar Lampung untuk melakukan pemantauan di rumah makan guna mengawasi transaksi pajak dipertanyakan.

Kadis-kadis Disuruh Awasi Pajak Restoran, Ketua Komisi I: Hilangkan Saja UPT
Ilustrasi rumah makan. Kadis-kadis disuruh awasi pajak restoran, Ketua Komisi I: hilangkan saja UPT. 

Dia menilai, model pengawasan seperti itu tidak menjamin PAD meningkat.

Pedagang Kaget Perda Pajak Restoran tak Disosialisasikan

“Kejujuran bukan hanya dituntut pada objek pajaknya. Tapi, personel-personel yang melakukan penagihan pajaknya, mulai atas sampai bawah. Karena kami masih menemukan indikasi celah kebocoran PAD dari sektor pajak. Nanti kita buka dan sampaikan,” tegas Nu’man.   

Pengawasan ASN non-BPPRD yang mengawasi sejumlah objek pajak di Bandar Lampung bukan hanya isapan jempol.

Berdasarkan pengakuan beberapa ASN kepada Tribunlampung.co.id, mereka memang mendapat tugas untuk melakukan pengawasan di rumah makan pada jam kerja.

Mereka mengaku tidak bisa menolak dan terpaksa menjalankan tugas tersebut meskipun tidak ada hubungannya dengan satker mereka.

“Namanya perintah. Setiap hari gantian disuruh mantau rumah makan,  restoran. Bukan hanya saya, kadis juga,” kata seorang PNS di sebuah SKPD yang minta namanya dirahasiakan.

Saat ditanya apakah pengawasan tersebut mengganggu tugas di SKPD-nya, mantan lurah di Bandar Lampung ini membenarkannya.

“Pasti dong. Kan saya juga ada kerjaan. Kalau kita disuruh mantau, mau tidak mau kerjaan kita tinggal,” tuturnya. 

Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung M Umar yang dikonfirmasi melalui ponselnya tidak menjawab.

Sementara ponsel Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Taman tidak aktif. (*) 

Penulis: Romi Rinando
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved