Pilpres 2019

TKN Jokowi-Ma'ruf Pertanyakan Status Pihak Terkait ke MK

Panitera MK, Muhadin, menjelaskan, dalam perkara pemilu, pemohon mencantumkan pihak termohon dan pihak terkait.

TKN Jokowi-Ma'ruf Pertanyakan Status Pihak Terkait ke MK
KOMPAS.com/JESSI CARINA
Tim hukum paslon Jokowi-Maruf mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk berkonsultasi soal gugatan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga di Gedung MK, Senin, 27 Mei 2019. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengonsultasikan sejumlah persoalan teknis terkait kapasitas mereka sebagai pihak terkait dalam gugatan hasil pilpres yang diajukan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini dikonsultasikan dengan panitera Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin 27 Mei 2019.

Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani bertanya kepada panitera mengenai kedudukan pihak terkait.

"Secara umum kami ingin mengetahui terkait kedudukan sebagai pihak terkait," ujar Arsul.

Panitera MK, Muhadin, menjelaskan, dalam perkara pemilu, pemohon mencantumkan pihak termohon dan pihak terkait.

Dalam hal ini, pihak Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon mengajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dan Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait.

Pada 11 Juni 2019, MK akan meregistrasi gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga dan langsung mengirimkan salinan perkara kepada pemohon dan pihak terkait.

"Sejak saat itu, Bapak bisa menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait dan pengajuan sebagai pihak terkait," ujar Muhidin.

Denny Indrayana Cs vs Yusril Ihza Mahendra Cs di Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejumlah Parpol Mulai Datangi Mahkamah Konstitusi Konsultasi Pengajuan Gugatan

Muhidin menyampaikan, waktu penyampaian surat keterangan dan pengajuan pihak terkait paling lambat disampaikan pada 15 Juni 2019.

Setelah itu, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, kembali mempertajam soal batas waktu penyerahan surat keterangan dan pengajuan pihak terkait.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 Juli 2017.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 Juli 2017. (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
Halaman
123
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved