Kasus Pejabat Selundupan di Lampung Berbuntut Panjang, Mendagri Lakukan Investigasi

"Karena, izin ke otda tidak sejumlah itu. Nanti, kami menunggu apa pertimbangan, apa alasan. Saya tidak hapal. Kalau tidak salah 90-an (pejabat)," ungkapnya.

Sampai saat ini, dia masih menunggu laporan dari tim yang mengusut dugaan penyelundupan jabatan tersebut.

Hanya saja, dia menegaskan, proses pengangkatan pejabat itu tidak sah dan harus ditinjau kembali.

"Belum tahu, belum ada laporan. Baru dua hari tim menemui sekda. Kan kasihan, bukan kasihan yang melantik, kasihan yang dilantik. Tidak sah itu," tambahnya.

Janggal

Akademisi Universitas Lampung (Unila) Deddy Hermawan menilai ada yang janggal dari rolling terhadap 425 pejabat eselon II dan IV di Pemprov Lampung ini. Karenanya wajar jika mendagri melakukan evaluasi terhadap rolling ini.

“Rolling itu ada yang janggal, karena pertama dilakukan di menit akhir jabatan kepala daerah. Jadi ada yang tidak lancar itu ya,” kata dia.

Seharusnya kata Deddy, rolling dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Dasar rolling adalah penilaian evaluasi kinerja.

“Ini kebiasaan pemerintahan, rolling tidak ada dasar evaluasi, itu tidak pernah ada. Padahal dalam UU ASN itu, berbasis pada kompetensi penilaian kinerja. Jadi tidak bisa semuanya dipindah begitu saja, itu sesuatu yang sangat terang,” kata dia.

Karena itu, menurutnya masyarakat harus mendukung mendagri melakukan evaluasi.