Tribun Tulangbawang

Diduga Diretas, Belasan Paket Dialihkan ke LPSE Provinsi

Belasan paket bernilai puluhan miliar milik Pemerintah Kabupaten Tulangbawang yang dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Diduga Diretas, Belasan Paket Dialihkan ke LPSE Provinsi
Tribun Lampung/Endra Zulkarnain
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkab Tulangbawang Nanan Wisnaga (tiga dari kiri) berdialog dengan puluhan kontraktor yang memprotes pelaksanaan lelang proyek 

Diduga Diretas, Belasan Paket Dialihkan ke LPSE Provinsi

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Belasan paket bernilai puluhan miliar milik Pemerintah Kabupaten Tulangbawang yang dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dialihkan ke LPSE Provinsi Lampung.

Kabag Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Sekretariat Daerah Kabupaten Tulangbawang, Nanan Wisnaga mengatakan, pengalihan itu lantaran LPSE kabupaten rawan diretas pihak yang tidak bertanggung jawab.

"LPSE kita sering diretas. Jadinya kita pindahin (dialihkan ke Provinsi), dan itu sudah berlangsung sejak dua mingguan ini," kata Nanan, usai berdialog dengan para kontraktor di kantornya, Senin (15/7/2019).

Pemkab Tuba Lelang Lima Jabatan Lowong

Dia menjelaskan, terdapat 19 paket yang tendernya melalui LPSE Provinsi Lampung. Di antaranya 11 paket dari Dinas Pekerjaan Umum, 4 paket dari Dinas Kesehatan dan 4 paket lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala. "Total nilai dari 19 paket itu sekitar Rp 51 miliar," ujar Nanan.

Hal itu disampaikan Nanan di hadapan puluhan penyedia barang dan jasa atau kontraktor ketika mendatangi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulangbawang.

Mereka mempertanyakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang rawan diretas, serta meminta tender cepat ditunda atau diberhentikan sementara, karena terindikasi ada permainan panitia.

Rakor Pencegahan Korupsi di Tuba, KPK Singgung Peretasan Lelang LPSE

"Kami mau mempertanyakan apa penyebab LPSE Tulangbawang ini kok enggak bisa diakses. Selain itu, BPJB Tuba harus menunda tender cepat, karena kami menilai ada permainan pihak-pihak tertentu," kata Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapeknas) Asmuri Pribadi.

Nanan Wisnaga menambahkan, pihaknya telah menerima beberapa laporan dari pihak kontraktor yang ada di kabupaten setempat. Ia berjanji segera menindak lanjuti laporan dan keluhan yang disampaikan.
"Iya secepatnya kita tindak lanjuti laporan yang disampaikan kawan-kawan," ujar dia. (end)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved