Rumah Keluarga Prasejahtera di Pringsewu Bakal Ditempel Stiker

Laporan Wartawan Tribun Lampung Robertus Didik Budiawan Cahyono

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu bakal menempel stiker ke rumah keluarga miskin penerima bantuan.

Tujuannya, sebagai tanda keluarga tersebut kategori tidak mampu dan  penerima manfaat bantuan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Bambang Suharmanu mengatakan, stiker yang akan ditempel di rumah bertulis Keluarga Prasejahtera.

"Tentang stiker ada perubahan yang tempo hari dibuatnya bertulis Fakir Miskin".

"Aturan baru 18 Juni 2019, tetap membuat stiker (bertulis) Keluarga Prasejahtera, supaya secara psikologis anak-anaknya tidak minder," tukasnya, Senin (15/7/2019).

Bambang menambahkan, anggaran pembuatan stiker tersebut diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota.

• Kenal di Facebook, Gadis 15 Tahun di Pringsewu Digagahi 8 Kali dalam Semalam

Karena anggaran terbatas, dinas ini memprioritaskan labelisasi mengacu penerima program PKH 2012-2014.

Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Sosial Dissos Pringsewu Agus Purnomo menjelaskan, stiker berukuran sekitar 25 cm x 15 cm.

Stiker yang menjadi label Keluarga Prasejahtera akan ditempel di pintu ataupun di sebelah pintu.

Ia menyatakan, penerima PKH jumlahnya 4.000 orang.

Penerima label Keluarga Prasejahtera bukan hanya penerima PKH, tapi juga  beras untuk masyarakat prasejahtera, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan lain sebagainya.

Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu Suryo Cahyono setuju pemasangan stiker di kediaman keluarga prasejahtera.

• dr Sugiri Syarief Tokoh Pemekaran Kabupaten Pringsewu Diusulkan Jadi Nama RSUD

"Itu tujuannya bagus, agar orang yang dirinya mampu (ekonomi), tapi tetap minta dapat saja bisa dikenakan sanksi," katanya.

Suryo mengungkapkan, sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, pemalsu data kemiskinan dapat dikenakan sanksi pidana  paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Sementara, yang berani menyalahgunakan dana bagi fakir miskin dapat dipenjara paling lama lima tahun atau denda Rp 500 juta.

Kuota BPNT 21.417 Orang

• Wali Murid Pekon Panggungrejo Pringsewu Kecewa Lulusan SD Banyak Tidak Lolos PPDB SMP

Kepala Dinas Sosial Pringsewu Bambang Suharmanu menyatakan, kuota  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 21.417 rumah tangga. Jumlah tersebut yang telah ditetapkan oleh Kemensos.

"Namun kuota tersebut baru terpenuhi 20.767. Kuota tersebut masih kurang sekitar 980 rumah tangga,” terangnya.

Bambang menjelaskan, merujuk UU No 13/2011 tentang Fakir Miskin, masyarakat prasejahtera wajib lapor ke kepala pekon atau lurah. T

ujuannya, lurah/kepala pekon bisa langsung melakukan musyawarah pekon atau musyawarah kelurahan untuk memutuskan layak atau tidak sebagai warga prasejahtera. (*)