Tegaskan Kursi Ketua MPR Harus Milik Partai Golkar, Aburizal Bakrie Ungkap Alasannya: Wajarlah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Meski pelantikan anggota DPR/MPR RI tahun 2019 belum digelar, sejumlah partai sudah ancang-ancang dan melakukan manuver untuk merebut kursi Ketua MPR.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus mengatakan, kursi Ketua MPR masih dalam pembahasan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Belum ada keputusan mengenai sosok yang akan didorong untuk menjadi calon Ketua MPR dari koalisi KIK.

"Tentang ketua MPR tentunya harus ada kesepakatan dari partai-partai pendukung yang Insya Allah tentunya akan dibicarakan partai-partai koalisi Pak Jokowi," kata Lodewijk F Paulus di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Meski sedang berproses, Lodewijk mengatakan bahwa kecil kemungkinan bagi PDIP mendapatkan kursi Ketua MPR.

Karena menurutnya, PDIP telah mendapatkan kursi Ketua DPR.

"Yang jelas sebagai pemenang pemilu 2019, PDIP telah mendapatkan kursi Ketua DPR RI sesuai UU MD3."

"Tentang Ketua MPR, tentunya harus ada kesepakatan dari partai-partai pendukung yang Insya Allah tentunya akan dibicarakan partai-partai koalisi Pak Jokowi," kata Lodewijk F Paulus.

• Politisi Golkar Dihabisi Suaminya karena Minta Duit Rp 700 Ribu Setiap Kali Berhubungan Intim

Lodewijk mengatakan bahwa sudah ada sedikit kesepahaman antara parpol koalisi KIK mengenai calon Ketua MPR.

Hanya saja Lodewijk tidak membeberkan kesepahaman tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa kursi Ketua MPR harus menjadi milik Golkar.

Pasalnya, Partai Golkar merupakan partai kedua peraih kursi terbanyak di parlemen, di bawah PDIP.

"Haruslah (Ketua MPR), (Golkar) partai kedua terbanyak di DPR. Wajarlah jadi Ketua MPR," kata Aburizal Bakrie secara terpisah di Kantor DPP Golkar.

Sebelumnya, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.