PT KAI DIVRE IV TANJUNG KARANG

PT. KAI Divre IV Tanjung Karang Terus Berupaya Atasi Kalantas di Peralintasan Sebidang

Upaya-upaya dilakukan oleh PT. KAI Divre IV Tanjung Karang guna menekan kasus kecelakaan di pelintasan Kereta Api sebidang

PT. KAI Divre IV Tanjung Karang Terus Berupaya Atasi Kalantas di Peralintasan Sebidang
Ist
PT KAI Divre IV Tanjung Karang senantiasa berupaya megurangi angka Kalantas di Perlintasan Kereta Api Sebidang. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berbagai upaya dilakukan oleh PT, KAI Divre IV Tanjung Karang guna menekan kasus kecelakaan di pelintasan KA sebidang, antara lain dengan melakukan sosialisasi keselamatan di pintu perlintasan bersama-sama dengan komunitas pencinta kereta api.

 Selain itu Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan-peraturan untuk pengguna jalan. Salah satunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 114 menyatakan bahwa: Pada pelintasan sebidang antara jalur KA dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu KA sudah mulai ditutup, serta wajib mendahulukan kereta api.

 Aturan di atas senada dengan UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 90 poin d) menyatakan bahwa: Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian berhak dan berwenang mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan. Pasal 124 menyatakan bahwa: Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

 Aturan melewati pelintasan KA terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan sanksinya termaktub dalam Pasal 296 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 296: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada pelintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

 PT KAI Divre IV Tanjung Karang dengan lintas antara Stasiun Tarahan sampai Tanjung Rambang sepanjang 318.200 Km tentunya banyak permasalahan tentang perlintasan sebidang. Data tahun 2018 ada sebanyak 119 perlintasan tidak resmi yang kondisinya berupa jalan raya atau jalan desa memotong jalur rel KA eksisting dengan tingkat kecelakaan lalu lintas di pelintasan sebidang yang cenderung meningkat.

 Pada tahun 2015 terjadi 15 kecelakaan, 2016 tercatat 18 kecelakaan, tahun 2017 tercatat 44 kecelakaan sebanyak 17 orang meninggal dunia 33 orang luka2. Sedangkan untuk tahun 2018 telah terjadi 44 kecelakaan dengan korban jiwa sebanyak 22 orang meninggal dunia dan 25 orang luka2.

 Jika dibiarkan, jumlah korban akan semakin banyak. Risiko tampak nyata terlebih bila di jalur Kertapati – Tanjung Karang sudah beroperasi rel ganda. Jadi penutupan perlintasan sebidang yang telah memiliki perlintasan tidak sebidang dan perlintasan sebidang yang tidak berijin itu suatu keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan lagi, demi menjaga keselamatan warga maupun perjalanan KA itu sendiri.

  Salah Persepsi di Masyarakat

Salah satu penyebab tarik ulur penutupan perlintasan sebidang itu adalah salah persepsi masyarakat terhadap fungsi perlintasan sebidang. Masyarakat umumnya memersepsi bahwa perlintasan sebidang itu dimaksudkan untuk mengamankan perjalanan kendaraan bermotor atau pengguna jalan lainnya yang melintasi rel KA.

 Padahal, yang betul sesuai dengan amanat UU No. 23/2007 pasal 92 ayat 1, keberadaan persimpangan sebidang yang dijaga itu demi keselamatan perjalanan KA. Oleh karena itu, kalau ada orang tertabrak di perlintasan sebidang tidak bisa disebut kecelakaan KA, melainkan kecelakaan lalu lintas.

 Namun karena salah persepsi itu sudah berlangsung puluhan tahun, akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Diperlukan waktu lama untuk mengedukasi publik agar salah persepsi tersebut tidak terus terjadi.

 Di sisi lain, pada saat akan membangun flyover maupun underpass, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan wajib memberikan akses bagi pejalan kaki maupun kendaraan tidak bermotor -seperti sepeda, becak, dokar, gerobak, dan sejenisnya. Mereka memiliki hak yang sama untuk melakukan mobilitas geografis. Oleh karena itu negara wajib memfasilitasinya.

 Bila hak mobilitas warga pejalan kaki, pengguna sepeda, becak, dokar, gerobak, dan sejenisnya dijamin, maka penutupan perlintasan sebidang yang telah memiliki perlintasan tidak sebidang tidak akan menimbulkan resistensi. Namun bila hak mobilitas mereka tidak difasilitasi, tentu tetap akan muncul resistensi. Jadi penting sekali merevisi seluruh desain perlintasan tidak sebidang -baik flyover maupun underpass- agar dapat diakses bagi pejalan kaki, sepeda, becak, dokar, dan lainnya.

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved