Sidang Kasus Suap Mesuji

Khamami Peluk Istri Usai Vonis 8 Tahun, Keluarga pun Menangis. Taufik 6 Tahun dan Wawan 5 Tahun

Khamami langsung menghampiri istrinya, Elviana, begitu majelis hakim selesai membacakan vonis untuknya, Kamis (5/9/2019).

Tribunlampung.co.id/Deni
Bupati Nonaktif Mesuji Khamami Peluk Istri Seusai Divonis 8 Tahun Penjara 

"Taufik menyampaikan (vonis) berat dan ingin putusan ini turun," kata Yahya seusai sidang.

"Putusan sama dengan tuntunan jaksa. Bahkan dendanya naik dari Rp 100 juta jadi Rp 200 juta," sambungnya.

Pihak Taufik juga menyatakan kecewa atas kesimpulan dalam putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan pledoi.

"Tentu kami kecewa juga, kok pledoi kami gak digubris sama sekali. Oleh hakim, tidak dipertimbangkan lagi," ujar Yahya.

Taufik akan membicarakan dengan pihak keluarga terkait langkah berikutnya setelah vonis ini.

"Soal banding, belum bisa kami jawab. Kami gunakan waktu selama tujuh hari untuk berpikir," katanya.

BREAKING NEWS - Bupati Nonaktif Mesuji Khamami Peluk Istri Seusai Divonis 8 Tahun Penjara

Sementara Wawan yang sempat tersenyum dan disambut pelukan sang istri setelah vonis menilai keputusan majelis hakim merupakan hal mutlak.

"Ke depan kami lihat apakah akan menerima atau akan banding. Sementara, kami terima. Dan ke depan, kalau memang kadis (Kepala Dinas PUPR Mesuji Najmul Fikri) terlibat, tolong diproses," jelasnya.

JPU KPK Apresiasi

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan majelis hakim dalam perkara suap feeproyek infrastruktur Mesuji.

"Sangat mengapresiasi putusan ini karena sesuai dengan tuntunan, sehingga sesuai dengan keadilan," kata JPU KPK Sobari Kurniawan seusai sidang.

Namun demikian, pihaknya tetap menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim tersebut.

"Sesuai SOP (standar operasional prosedur), harus disampaikan kepada pimpinan (KPK). Ini harus mendapatkan disposisi dari pimpinan," ujar Sobari. 

BREAKING NEWS - Diputus 8 Tahun Penjara, Kerabat Bupati Nonaktif Mesuji Khamami Berderai Air Mata

Vonis Kategori Sedang

Eko Raharjo, Dosen Fakultas Hukum Unila mengatakan, vonis 8 tahun penjara untuk Bupati Mesuji nonaktif Khamami dalam kasus suap fee proyek infrastruktur Mesuji sudah tepat.

Vonis tersebut sesuai atau tidak kurang dari tuntutan jaksa yang sebelumnya juga menuntut dengan 8 tahun penjara.

Dalam memutus perkara, majelis hakim tentu bergantung pada penilaian dan keyakinan mereka terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dan, hal tersebut sudah menjadi kewenangan majelis hakim, apalah menjatuhkan vonis lebih rendah, lebih tinggi, atau sama dengan tuntutan jaksa.

Jika kita melihat kasus-kasus korupsi yang berada dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya di Lampung, tuntutan maupun vonis dalam kasus yang menjerat Khamami cs masuk kategori sedang.

Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.

Ketimbang vonis seperti mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa 3 tahun, mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan 12 tahun, dan ada lagi mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan 3 tahun.

Terkait pencabutan hak politik, hal itu merupakan hukuman pidana tambahan yang sering kita lihat terhadap terpidana korupsi.

Jelang Babak Terakhir Sidang Kasus Suap, Bupati Nonaktif Mesuji Khamami Lebih Banyak Berdoa

Hal itu sudah menjadi konsekuensi yang harus mereka terima sebagai pejabat publik.

Sebab, tujuan utama dari pemidanaan, di samping membuat jera pelaku, juga bersifat preventif dan deterrence (pencegahan).

Preventif bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang bisa merugikan kepentingan masyarakat.

Adapun deterrence bertujuan menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan.

Artinya, ada harapan agar pelaku maupun orang lainnya menjadi jera untuk melakukan kejahatan.

Dan, kita sebagai masyarakat Lampung lagi-lagi berharap kasus korupsi dan suap yang melibatkan Khamami menjadi kasus terakhir yang terjadi di Lampung. Jangan ada lagi pejabat atau siapapun yang terjerat tindak pidana korupsi, yang memang masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary) dan sangat merugikan masyarakat. 

(tribunlmpung.co.id/hanif mustafa/romi rinando)

Editor: Teguh Prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved