VIDEO Ribuan Mahasiswa Lampung Turun ke Jalan Tolak Revisi UU KPK

Gedung DPRD Lampung dikepung ribuan mahasiswa dan gabungan serikat buruh Lampung, Selasa 24 September 2019, yang unjuk rasa tolak revisi UU KPK.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gedung DPRD Lampung dikepung oleh ribuan mahasiswa dan gabungan serikat buruh Lampung, Selasa 24 September 2019.

Massa aksi tiba di depan Gedung DPRD Lampung sejak pukul 09.00 WIB dan membubarkan diri pada pukul 13.30 WIB.

Kristin salah seorang Koordinator aksi dari Federasi Serikat Buruh Merdeka (FSBM) dalam orasinya mengatakan, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 merupakan aturan paling penting sebagai upaya untuk merestrukturisasi ketimpangan lahan yang dikuasasi oleh segelintir orang atau kolonial pada saat itu.

Struktur agraria warisan feodalisme dan kolonilaisme, kata Kristin, di masa-masa awal kemerdekaan yang masih menjadi masalah utama adalah dibelenggunya kaum tani terhadap penguasaan tanah oleh kaum feodal dan perusahaan-perusahaan kapitalis perkebunan.

"Hal itu menyangkut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini tidak mencerminkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi," ungkap Kristin di depan Kantor DPRD Lampung, Selasa (24/9/2019).

Selain itu Kristin juga menyampaikan, pada 5 September yang lalu dengan mudahnya Komisi II DPR RI memuluskan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan telah disahkan pada 17 September.

Berita Perseru Badak Lampung Terbaru, Milan Petrovic Yakin Skuatnya Tembus Papan Atas Liga 1 2019

Kisah Bocah 8 Tahun Taklukan 13 Gunung, 4 Hari Jasmine Taklukan 5 Gunung! Lihat Video Ini

"Hal ini menjadi tamparan telak bagi penegakan hukum di Indonesia karena Revisi UU KPK ini melanggar melamahkan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi," tegas dia.

Kristin menegaskan, supremasi hukum sebagai salah satu agenda reformasi juga menemui jalan buntu.

"Banyak artikel yang mendapat kritik dari lapisan masyarakat yang tidak menjadi bahan pertimbangan bagi legislatif," tegas Kristin.

"Maka dari itu, kami menilai pengesahan RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan terkesan terlalu dipaksakan," tandas Kristin.

Perwakilan ribuan peserta aksi menyatakan tuntutannya kepada DPRD saat beraudiensi dengan anggota DPRD Provinsi Lampung di Ruang Rapat Komisi, Selasa (24/9/2019).

Wapres Bem Universitas Lampung (Unila) M Hadiyan Rasyadi tidak ingin bernegosiasi, melainkan langsung disepakati oleh anggota DPRD Lampung.

Halaman
123
Penulis: ikhsan dwi nur satrio
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved