Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK

BREAKING NEWS - Kembali, Ribuan Mahasiswa di Metro Gelar Unjuk Rasa Tolak RUU

Aliansi mahasiswa gabungan dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Metro kembali menggelar unjuk rasa menolak sejumlah RUU penyelesaian karhutla.

BREAKING NEWS - Kembali, Ribuan Mahasiswa di Metro Gelar Unjuk Rasa Tolak RUU
Tribunlampung.co.id/Indra Simanjuntak
Ribuan Mahasiswa di Metro Gelar Unjuk Rasa Tolak RUU. Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Metro berlangsung di Gedung DPRD Kota Metro, Kamis 26 September 2019 siang. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Aliansi mahasiswa gabungan dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Metro kembali menggelar unjuk rasa menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dan penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Metro berlangsung di Gedung DPRD Kota Metro, Kamis 26 September 2019 siang.

"Kami meminta pemerintah untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah pada RKUHP," ujar formatur HMI Metro Zubir Idham, Kamis 26 September 2019.

"Merevisi UU KPK yang baru disahkan dan kami menolak pelemahan pemberantasan korupsi," imbuh Zubir Idham.

BREAKING NEWS - Kepsek SMKN 3 Bandar Lampung Suniyar Pasrah, Tunggu Keputusan Disdikbud Lampung

BREAKING NEWS - Ratusan Siswa SMKN 3 Bandar Lampung Unjuk Rasa Minta Kepsek Suyinar Mundur

Selain itu, lanjut Zubir Idham, pihaknya juga menuntut adanya tindakan tegas terhadap oknum-oknum pembakar lahan hutan.

"Cabut izin perusahaan yang membakar lahan serta hutan di Indonesia, karena memberi dampak Ispa pada masyarakat," tegas Zubir Idham.

Sementara Ridho dari Aliansi Mahasiswa Metro meminta, pemerintah mencabut UU KPK dan menolak pengesahan atas RUU KUHP.

Ridho juga menilai rencana revisi RUU Ketenagakerjaan tidak berpihak kepada tenaga kerja.

"Kami juga meminta elit-elit bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia, dan kami mendorong proses demokrasi serta menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor," tandas Ridho.

Sehari sebelumnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga melakukan unjuk rasa tolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) di Tugu Pena, Pemkot, dan DPRD Metro, Rabu (25/9/2019).

Seribuan mahasiswa tersebut menolak revisi UU KPK karena dinilai cacat formal dan mengabaikan masukan masyarakat maupun KPK. Adanya dewan pengawasan juga mengancam indepedensi lembaga.

 Aksi Unjuk Rasa Berujung Ricuh, DPR: Kami Sudah Penuhi Tuntutan Mahasiswa

BREAKING NEWS - Wakil Wali Kota Metro Minta Mahasiswa Jaga Kondusifitas

Koordinator aksi Marwan Tohirin mengatakan, IMM juga menolak RKUHP, karena adanya pasal kolonial yang kembali dihidupkan, mengancam kelompok rentan, dan pengaturan tindak pidana korupsi yang mereduksi UU Tipikor.

"Kemudian mereduksi kewenangan UU pelanggaran HAM dan pasal karet tentang makar yang dapat membelenggu kebebasan berekspresi. Begitu juga RUU Permasyarakatan yang menghapus pengetatan remisi koruptor," bebernya.

Selain itu, pihaknya juga pemerintah serius terhadap penanganan Papua, kriminalisasi aktivis, isu lingkungan. Serta atas kebakaran hutan (Karhutla) yang berdampak negatif pada masyarakat. (tribunlampung.co.id/indra simanjuntak)

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved