Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiyono Pastikan Tak Larang Aksi Unjuk Rasa, Asalkan. . .

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiyono memastikan tidak melarang kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan elemen masyarakat asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Eko Margiyono saat memimpin Apel Gelar Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden/Wakil Presiden dan Pelantikan Legislatif Tahun 2019 bertempat di Lapangan Silang Monas-Jakarta Pusat, Senin 30 September 2019.

"Pada dasarnya TNI tidak melarang kegiatan demonstrasi yang dilakukan elemen masyarakat, namun harus mengikuti aturan yang berlaku, sehingga tidak merugikan kepentingan umum," ujar Eko Margiyono dalam rilis yang disampaikan kepada redaksi Tribunnews.com.

Dalam kesempatan apel pasukan tersebut, 2.100 prajurit TNI dari tiga matra di bawah kendali operasi Kodam Jaya, dilengkapi dengan Ranpur Anoa dan kendaraan bermotor unit reaksi cepat.

Eko Margiyono menyampaikan kepada seluruh personel agar selalu memonitor situasi yang berkembang di Ibukota Jakarta dan beberapa daerah, agar tidak terjadi hal yang sama seperti beberapa waktu lalu.

Di samping itu, kata Eko Margiyono, banyaknya berita-berita hoaks yang beredar belakangan ini, menunjukkan ada keinginan pihak tertentu untuk menggagalkan pelantikan Presiden/Wakil Presiden hasil pemilu kemarin.

• DPRD Lampung Teruskan Tuntutan Mahasiswa Aksi Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK ke Gubernur Lampung

• Aksi Unjuk Rasa Berujung Ricuh, DPR: Kami Sudah Penuhi Tuntutan Mahasiswa

"Untuk itu saya minta kepada seluruh personel BKO Pengamanan Kodam Jaya agar jangan ada keraguan dalam bertindak sesuai SOP terhadap massa yang melakukan tindakan anarkis," tegas Eko Margiyono.

Menurut Eko Margiyono, Ibukota DKI Jakarta sebagai barometer keamanan Indonesia, sekaligus tempat pelaksanaan Pelantikan Presiden/Wakil serta Legislatif Tahun 2019.

Oleh karena itu, Eko Margiyono meminta, semua elemen masyarakat mendapat kepercayaan untuk menjalankan amanah ini.

"Untuk itu mari bahu membahu agar pelaksanaan kegiatan tersebut besok dan pada 20 Oktober 2019 nanti berjalan lancar serta aman," kata Eko Margiyono.

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dijadwalkan akan kembali melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Tak hanya di Jakarta, menurut informasi aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di sejumlah daerah.

Masih sama dengan aksi unjuk rasa sebelumnya, tututan para mahasiswa yang menolak sejumlah RUU termasuk UU KPK yang telah disahkan.

"Memang, ini lagi proses konsolidasi untuk kawan-kawan BEM aliansi mahasiswa seluruh Indonesia kita lagi proses konsolidasi untuk tanggal 30 akan seperti apa, apakah turun aksi ke DPR atau ada cara lainnya," kata Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/9/2019).

Dinno menegaskan, aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini. Untuk itu, pihaknya akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan UU KPK.