Unjuk Rasa Mahasiswa
BREAKING NEWS - DPRD Lampung Janji Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke DPR RI
BREAKING NEWS - DPRD Lampung Janji Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke DPR RI
Penulis: hanif mustafa | Editor: Reny Fitriani
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terima Mahasiswa Aliansi Lampung Bergerak, Fauzan Sibron Wakil ketua DPRD Lampung akan berkomitmen untuk sampaikan aspirasi.
"Kami sudah mendengar aspirasi kalian. Kami berjanji dan berkomitmen untuk menyampaikannya ke DPR RI untuk disampaikan ke Presiden apa yang menjadi tuntutan kalian," ujar Fauzan kepada Mahasiswa, Jumat 18 Oktober 2019.
Fauzan pun menegaskan bahwa pihaknya juga berkomitmen untuk memberantas korupsi.
"Untuk itu kami meminta dukungannya agar kami istiqomah dalam menjalankan tugas," serunya.
Fauzan menambahkan, awalnya pihaknya berharap ada diskusi dari perwakilan mahasiswa.
• BREAKING NEWS - Terima Aspirasi Mahasiswa, Anggota Dewan Duduk Melantai di Tangga Gedung DPRD
"Sudah kami siapkan didalam, tapi karena kawan-kawan mahasiwa ingin langsung menerima seperti ini, jadi kami turun dan kami terimakasih apa yang telah disampaikan dan akan kami teruskan," tandasnya.
Aksi Lanjutan
Jendral Aliansi Lampung Bergerak Fajar Agung Pangestu sebut aksi yang digelar hari ini merupakan lanjutkan gerakan Lampung bergerak pada 24 September 2019 lalu.
"Ini melanjutkan gerakan pada tanggal 24 September lalu," serunya saat dialog bersama anggota DPRD, Jumat 18 Oktober 2019.
Fajar pun mengatakan gerakan ini terlahir dari para mahasiswa yang menginginkan hasil dari kelanjutan aspirasi yang telah disampaikan pada tanggal 24 September.
• BREAKING NEWS - Massa Aksi Coba Merangsek Masuk Gedung DPRD Lampung Terhalang Pagar Betis Polwan
"Kami menunggu followup gerakan tanggal 24 (September) yang kami suarakan," katanya kepada anggota DPRD.
Fajar mengatakan, pihaknya mendesak atas kejelasan atas apa yang telah disuarakan oleh Aliansi Lampung Bergerak.
"Karena ini merupakan representasi keresahan masyarakat," tegasnya.
Meski demikian, kata Fajar, pihaknya tetap membawa point tuntutan.
"Pertama kami menuntut Presiden agar mengeluarkan Perpu pembatalan revisi KPK, ini penting, ada 5 dari 15 kabupaten kota yang terjangkit kotupsi dan ini agar Lampung menjadi provinsi yang lebih baik lagi," serunya.
