Tribun Bandar Lampung

Longsornya Bukit Sukamenanti Baru, Ini Kata Kadis Lingkungan Hidup Bandar Lampung

Longsornya Bukit Sukamenanti Baru, Ini Kata Kadis Lingkungan Hidup Bandar Lampung

Longsornya Bukit Sukamenanti Baru, Ini Kata Kadis Lingkungan Hidup Bandar Lampung
Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M
Sahriwansah memberikan keterangan terkait penggerusan Bukit Sukamenanti Baru yang berujung longsor 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Longsornya Bukit Onta atau Sukamenanti Baru, Rabu (30/10/2019) lalu di Kecamatan Kedaton disikapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung dengan segera melakukan koordinasi ke DLH Provinsi.

"Kita akan berbicara dengan Pemprov Lampung untuk segera bentuk tim pengawas sebab bila kita buat satgas pengawas sendiri nanti kita salah," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung Sahriwansah usia menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (5/11/2019).

Ia mengatakan terkait kewenangan atas izin pertambangan bukit dan laut semuanya adalah kewenangan Provinsi Lampung sebagaimana peraturan yang ada.

"Kita harus paham dulu bahwa berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang pertambangan itu kewenangan provinsi sedangkan untuk tata lahan dan kawasan perumahan itu adalah kewenangan pemkot Bandar Lampung," jelasnya.

Parkir Ganda Masih Terjadi di Pasar Tengah, Wali Kota Herman: Masak Wali Kota Harus Nunggu di Situ?

Mengenai longsornya bukit tersebut akibat dari penambangan batu oleh masyarakat dan untuk tidak lanjutnya seperti apa, pihaknya menghimbau masyarakat setempat agar tidak melakukan kegiatan penambangan ilegal karena berbahaya.

"Kalau memang tim sudah dibentuk dan SK-nya ada dari mereka (DLH Provinsi) barulah kami bisa melakukan tindakan. Sementara kita lebih dulu menghimbau masyarakat hentikan penambangan batu bukit itu," jelasnya lagi.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN sendiri menegaskan bahwa selama wewenang itu masih berada di provinsi pihaknya tidak bisa sembarangan menyetop ataupun memberhentikan kegiatan pengerukan bukit tersebut.

"Masyarakat kita ini sudah cerdas dan pinter, saya bisa saja menyetop itu, tapi bila mereka katakan ini kan wewenang provinsi apa urusan kota, bisa malu saya," tukas Herman.

Ia pun mengatakan bahwa Pemkot Bandar Lampung siap bila Pemprov Lampung ingin membuat tim pengawasan bukit dan laut agar tidak terjadi perusakan lingkungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Saya tidak pernah lari dari tanggung jawab bila memang itu kewenangan pemkot pasti saya stop, tidak ada urusan (sama lain-lainnya)," tandasnya.

Halaman
123
Penulis: sulis setia markhamah
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved