Diduga Minta Duit Rp 150 Juta, Oknum Anggota KPU Lampung Dilaporkan Praktik Jual Beli Kursi
VY mengaku dimintai uang sebesar Rp 150 juta oleh oknum anggota KPU Lampung berinisial ENF.
Penulis: Romi Rinando | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
Chandra menerangkan, pada 1-3 November 2019 tersebut bertepatan dengan agenda KPU Lampung yang tengah mengadakan fit and proper test komisioner KPU kabupaten/kota.
Pada 4 November 2019, GS menyerahkan uang Rp 100 juta kepada LP di hotel.
"Ada tanda terimanya," ujar Chandra.
Chandra menegaskan, LBH Bandar Lampung akan melaporkan kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Pihaknya juga sudah mendapatkan sejumlah bukti, baik berupa rekaman percakapan maupun video pertemuan korban dan oknum-oknum dimaksud.
"Jadi kami LBH sudah menerima beberapa bukti. Di antaranya, tiga rekaman percakapan telepon, dua rekaman video di hotel, dan tanda bukti penyerahan uang. Kami akan laporkan ke DKPP, termasuk ke pidananya," tegas Chandra.
• 2 PNS Inspektorat Lampung Jadi Tersangka Pungli, Polda Sita Uang Rp 11 Juta Dalam Amplop
Dduga Banyak Korban
Sementara itu, Budiono selaku pelapor berharap laporan yang disampaikan ke LBH Bandar Lampung dapat ditindaklanjuti.
Dengan begitu, ia ingin lembaga KPU diisi oleh orang-orang yang bersih dan berintegritas.
"Kita ingin bongkar praktik ini karena kita ingin KPU diisi orang-orang berintegritas. Kalau pola rekrutmen sudah begini, bagaimana kita akan mendapatkan pemilu dan pemimpin hasil pilkada yang berkualitas," kata Budiono, Sabtu (9/11/2019).
Budiono berkeyakinan, praktik ini tidak melibatkan satu atau dua orang.
Menurut dia, korbannya banyak tapi tidak ada yang berani melapor.
"Ini bukan satu dua orang saja. Dugaan saya bisa saja ada orang lain. Bahkan, korban-korban lainnya. Untuk itu, kami minta DKPP dan KPU bisa melindungi saksi korban ini,. Karena kita ingin proses rekrutmen benar-benar bermoral dan berintegritas, sehingga hasil pemilunya juga baik," tambahnya.
Ia berharap DKPP bisa menyelenggarakan sidang di Lampung sehingga publik dan media bisa menyaksikannya.
"Kita ingin DKPP nantinya menggelar sidangnya di Lampung. Bisa dilihat dan disaksikan publik di Lampung," pungkasnya.
