Public Service

Mangkir Bayar Utang Apakah Termasuk Penipuan?

pihak kedua tiba tiba tidak melakukan pembayaran kepada pihak pertama, dan hal ini telah terjadi minimal 2 kali,pihak pertama dapat melapor ke polisi?

Mangkir Bayar Utang Apakah Termasuk Penipuan?
Istimewa
Gindha Ansori Wayka 

Mangkir Bayar Utang Apakah Termasuk Penipuan?

Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia M 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth Pengamat Hukum. Saya ingin bertanya, apabila sudah diadakan perjanjian pembayaran hutang dari pihak 1 (yang memberikan hutang) dengan pihak ke 2 (yang mempunyai hutang).

10 Tahun Lahan Dikuasai Orang Lain

Tapi sejalan dengan waktu, pihak kedua tiba tiba tidak melakukan pembayaran kepada pihak pertama, dan hal ini telah terjadi minimal 2 kali, apakah pihak pertama dapat melapor ke kepolisian atas dasar penipuan, atau setidaknya di ajukan ke proses pidana??
Terima kasih atas jawabannya

Pengirim: +62 812-2569xxx

Tida Dapat Dipidana 

Terkait dengan adanya perjanjian utang piutang, secara hukum terhadap seseorang yang tidak mampu membayar utang tidak dapat dipidana. Karena perjanjian utang piutang adalah masalah perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perbuatan pinjam-meminjam.

Oleh karena utang piutang ini diawali dengan sebuah perjanjian, meskipun sudah 2 (dua) kali diingkari oleh pihak yang berhutang, maka tetap menjadi bahasan hukum perdata bukan ranahnya hukum pidana karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1313 yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

Dikirim Chat Suara Muatan Pornografi

Keadaan ini pun diperkuat dengan adanya Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang mengatur bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, seseorang yang tidak dapat memenuhi janji dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi yakni Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sama di Mata Hukum, KPKAD Desak Terduga Penyuap Kasus OTT Inspektorat Ditangkap

Sehingga untuk menerapkan pasal 372 atau 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dan penipuan atas sebuah perjanjian adalah sesuatu yang tidak diperkenankan secara hukum, kecuali apabila perjanjian yang dibuat tersebut dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maka dapat saja dilaporkan secara pidana.

Ada beberapa Yurisprudensi terkait perjanjian utang piutang yang tidak dapat di proses pidana yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan: “Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984 menyatakan: “Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan; serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: “Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan".

Gindha Ansori Wayka SH MH
Akademisi dan Praktisi Hukum di Bandar Lampung

Penulis: sulis setia markhamah
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved