Ini yang Dilakukan Plt Bupati Budi Setelah OTT KPK di Lampung Utara

TRIBUNLAMPUNG.Co.ID, KOTABUMI - Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan hari ini dilaksanakan diskusi publik terkait dengan OTT KPK yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 2019.

Dengan terjadinya peristiwa lalu, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terabaikan dan terus dilanjutkan.

Siapapun penggantinya Bupati, sesuai dengan program visi dan misi yang disampaikan pada Pilkada Lampung Utara.

Visi dan Misi di realisasikan dalam APBD, penerimaan disusun sesuai dengan rencana yang optimis, dari pajak daerah dana transfer provinsi dan pusat.

Harus dilaksanakan tersedia anggaran dan dananya akan dilangsungkan kegiatan.

Di APBD rencana maksimal yang direncanakan dengan melihat penerimaan, tetapi jika tidak masuk maka akan di prioritaskan pelaksanaannya.

“APBD realisasi diperoleh setelah audit oleh BPK,” katanya, Jumat 15 November 2019.

Dirinya sudah instruksikan kepada inspektur koordinasi dengan KPK.

Sebelumnya sudah ditindaklanjuti dalam rangka memperkecil penyalahgunaan kewenangan dan jabatan, kepada satuan kerja yang mempunyai nilai anggaran besar, khususnya punya kegiatan fisik.

Pengawasan juga dilakukan bersama dengan elemen lainnya, dalam rangka memberantas korupsi.

Dirinya bekerjasama dengan inspektorat bersama auditor untuk mengawasi kegiatan.

Serta ambil sikap untuk sama sama mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten Lampung Utara, serta komponen lainnya.

Memberikan masukan Pemda, agar bisa mengambil sikap apabila ada yang menyimpang dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.

Perlu meningkatkan kemampuan SDA. Semakin kecil aparatur negara, berarti maka punya niat untuk menekan penyimpangan penyelenggara negara semakin baik.

Jangan lagu ada target yang harus di capai ini yang disampaikan oleh presiden RI Jokowidodo.