Ini yang Dilakukan Plt Bupati Budi Setelah OTT KPK di Lampung Utara

Berharap kepada kawan kawan di lingkungan pendidikan, bahwa menyampaikan informasi yang negatif, harus dipahami dan dengan dasar yang akurat.

Dirinya berkomitmen penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan aturan, serta mendukung pemberantasan korupsi.

Anggaran yang ada untuk menyejahterakan masyarakat setempat. Kegiatan harus dilaksanakan sampai dengan selesai, sesuai dengan arahan KPK.

Bagaimana menghindari untuk di bagian pengadaan barang dan jasa, dengan cara terbuka, menggunakan IT, serta DPMPD melalui pelayanan terintegerasi secara online, sehingga tidak perlu menunggu lama di kantor.

“Mudah mudahanBPPRD melaksanakan optimal database wajib pajak yang Handal, taping bok, akan langsung masuk kas ke hotel sehingga dapat terukur. Ada tiga puluh alat yang akan dipasang. Mohon dukungannya," katanya.

BKPSDM akan melaksanakan manajemen asn secara profesional sesuai dengan nilai kinerja asn, kedepan akan dilakukan lelang jabatan.

Jangan marah jika pejabat yang menang dari luar kabupaten.

Harus mengetahui tugas pokok dan fungsi seperti mengetahui jumlah siswa, jumlah ruang kelas.

Ada tim yang akan dibentuk dalam penyelenggaraan lelang ini.

Kemudian Ada promosi dan demosi, di aparatur sipil negara.

Kemudian Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dengan dana desa masyarakat bisa ikut berpartisipasi pengawasannya.

“Mahasiswa mengawasi juga pembangunan di desa,” ujarnya.

Inspektorat menjadi pengawas, apabila ada auditor terbatas kemampuannya, akan bergeser ke tempat lainnya, yang bertugas mengawasi membina satuan kerja. Jangan banyak aturan, dan disepakati, dengan regulasi jelas dan tidak.

Universitas Muhammadiyah Kotabumi menggelar diskusi publik dengan tema pasca OTT KPK.

Kegiatan dihadiri oleh Plt Bupati Lampura Budi Utomo, Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Suwardi, Jefri Ramadhani aktivis dari IKatan Mahasiswa Muhammadiyah Kotabumi, Jumat 15 November 2019.