Tribun Lampung Barat
Pemkab Pesisir Barat Terendah Penilaian MCP Korsupgah KPK se-Provinsi Lampung
Kehadiran MCP dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi.
Penulis: Ade Irawan | Editor: Reny Fitriani
"Kita tidak boleh nyerah, walau memang kualahan di SDM nya untuk meng-upload pelaporan, karena untuk meng-upload itu butuh waktu dan tenaga. Kerjasama dengan kejaksaan saja belum selesai, tapi akan kita upload juga," ujarnya.
Edi menambahkan, bahan laporan pemeriksaan LHP sudah lengkap, tinggal dilakukan penguploatan pelaporan.
"Bahan laporan sudah ada semua kok kita ini, sudah lengkap, hanya keterlambatan kita meng-upload. Karena kita mengejar juga level 3 kapabilitas, kan kita dituntut juga untuk menaikkan level, sekarang kita level 3 dengan catatan," tambahnya.
Beberapa program, jelas Edi membuat pelaporan hasil pemeriksaan tertunda.
"Kemudian mereview sekian banyak DAK yang masuk ke Pesibar, karena tanpa direview oleh APIP oleh Inspektorat, maka dana tidak bisa dicairkan. Kalo menurut saya kekurangan SDM kita ini, kita udah berpeluh-peluh," jelas Edi.
Edi mengaku, penambahan personil Inspektorat sangat dibutuhkan.
"Untuk penambahan personil di inspektorat pernah ada yang ngusulin, tapi belum dapat kita, rekrut kemaren juga nggak ada formasi untuk kita. Di 2014 ada beberapa yang menjadi auditor, tapi mampir pula ke OPD lain, akhirnya keenakan di OPD lain," aku dia.
Edi menegaskan, akan bergerak cepat untuk memperbaiki semuanya.
"Yang jelas, insyaallah kita akan gerak cepat, apa yang udah ada hasil pemeriksaan-pemeriksaan kita upload saja besok, dan juga pemeriksaan kita kepada PBJ dan PTSP. Besok akan kita buatkan tim untuk turun kedua OPD itu, karena itu yang belum dilakukan pemeriksaan, hasilnya nanti akan langsung kita upload," pungkasnya.
(Tribunlampung.co.id/Ade Irawan)