Reaksi Susi Pudjiastuti Diserang Politisi Gerindra, Buntut Polemik Ekspor Benih Lobster

Negara pun wajib menjaga sumber daya ini dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam renewable yang ekstraktif dan masif harus dilarang.

"Pengelolaan SDA yg renewable secara instant extractive & massiv harus dilarang.

Apalagi pengambilan plasmanutfahnya. Its A NO NO !! Sblm thn 2000 an Lobster ukuran >100 gram di Pangandaran & sekitarnya pd saat musim bisa 3 sd 5 Ton per hari. Sekarang 100 kg/ hari saja tdk ada," ucap Susi.

Sebetulnya kata Susi, tak hanya di Indonesia saja ekspor benur dilarang.

Di negara-negara lain seperti Australia, India, dan Cuba, lobster tidak diambil bibitnya.

Di Australia misalnya, pengambilan lobster minimal berukuran 1 pound dan ukurannya pun turut diatur.

"Australia, India, Cuba dll yg ada Panulirus Hommarus mrk tidak ambil bibitnya, mrk ambil size tertentu saja. Australia min 1 pound &max size jg diatur. Yg besar bisa jadi indukan yg produktif. Mrk tidak budidayakan bibit, tidak ekspor bibit. Apakah krn mrk lebih bodoh dr kita????," sebut Susi.

Jokowi Beri Penjelasan

Polemik ekspor benih lobster ini mendapat respons dari Presiden Joko Widodo. 

Menurut Jokowi, keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mencabut larangan ekspor bibit lobster perlu memperhatikan efek kemanfaatan dan lingkungannya.

Negara wajib mendapatkan manfaat.

"Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak.

Yang paling penting itu," ujar Presiden Jokowi saat ditanya wartawan seusai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (17/12/2019), dikutip dari Kompas.com.

Namun, Jokowi mengingatkan ekspor bibit lobster harus tetap memperhatikan faktor keseimbangan.

Dalam hal ini, nilai tambah untuk dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga tidak rusak.

"Jangan juga awur-awuran, semua di tangkapin, di ekspor, juga enggak benar," kata Jokowi.

Namun Jokowi juga menilai, pemerintah tidak bisa hanya melarang ekspor benih lobster.

Pasalnya, banyak nelayan tergantung dengan ekspor benih lobster ini.

"Keseimbangan itu paling penting bukan hanya bilang jangan (ekspor)," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah bersama para pakar masih mengkaji aturan terkait ekspor benih lobster ini.

Jokowi yakin akan mendapatkan formula terbaik dari kajian tersebut.

"Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara aur-aturan, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujarnya.

(Tribunlampung.co.id)