BREAKING NEWS - Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Mantan Kadiskes Pesibar Menangis Bacakan Pembelaan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dituntut satu tahun enam bulan penjara, mantan Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Barat menangis bacakan pembelaan.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Barat ini bernama Bambang Purwanto (59) warga Permata Biru, Sukarame.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin 23 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bambang Irawan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

"Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan dikurangi dalam tahanan," katanya.

Tak hanya itu, JPU juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman denda Rp 59 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

• Dituntut 20 Tahun Penjara, Bos Angkot Ini Diduga Terlibat Peredaran 41,6 Kg Sabu

"Selanjutnya terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp394.126.558 dengan disalurkan ke puskesmas masing masing, pengembalian uang tersebut dihitung sebagai pengembalian uang kerugian negara," sebutnya.

Adapun pertimbangan JPU atas tuntutannya, lantaran perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, berbuat sopan, dan belum pernah dihukum," tutupnya.

Setelah mendengar hal tersebut, terdakwa Bambang Purwanto mengajukan pembelaan.

"Setelah menerima dakwan dan tututan, maka jelas saya ajukan permohonan ini, permohonn ini bukan pendapat tapi ini ikhtiar saya, karena perbuatan ini saya lakukan karena ada beberapa aspek," katanya sesenggukan.

Kata Bambang, tidak ada niat mengambil uang dengan cara memangkas 30 persen dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.

Bambang berdalih, ia merasa kasihan melihat stafnya lelah bekerja, sehingga berinisiatif untuk diambil dan diberikan ke staf-stafnya.

"Saya menyesali atas perbuatan tersebut dan menjadi pelajaran berharga, atas perbuatan tersebut saya," katanya terdiam dan terurai air mata.

"Sabar-sabar," sela Majelis Hakim Syamsudin.

"Saya mengakui semua dakwaan saya, mohon kiranya majelis hakim memberi hukuman seringan-ringannya dari tuntutan jaksa," lanjut terdakwa Bambang.

Majelis Hakim ketua Samsudin pun melanjutkan persidangan dua minggu kedepan dengan agenda pembacaan putusan.

Dalam dakwaannya, JPU Bambang Irawan mengatakan, perbuatan terdakwa bermula pada tangga 23 Desember 2016, dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat mendapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2017 dengan nilai sebesar Rp1.837.754.900 yang bersumber dari APBN.

Kata Bambang, selanjutnya terhadap dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas hanya turun sebesar Rp1.765.877.942 setelah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp44.877.962.

"Kemudian dana tersebut disalurkan dalam tiga tahap, dan diperuntukkan pada sembilan Puskesmas," terangnya.

Adapun rincian penyerahan pertama pada tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp154.946.350, lalu pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp237.224.662.

"Penyerahan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahap pertama dan tahap kedua telah disalurkan sesuai jumlah yang seharusnya diterima oleh Puskesmas," jelasnya.

Lanjutnya, untuk penyerahan tahap ketiga dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh sebesar Rp1.373.706.926.

Pada penyerahan ketiga ini, terdakwa selaku selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat dan Penanggungjawab BOK memerintahkan kepada Saksi Suswandi untuk menghubungi seluruh Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas untuk berkumpul di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

• Pemkot Bandar Lampung Masih Punya Utang Rp 12 Miliar di 13 RS Pemerintah/Swasta di Bandar Lampung

"Pengumpulan ini dalam rangka memberikan pengarahan bahwa terdapat pemotongan 30 persen atas dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas untuk penyerahan tahap ketiga," tuturnya.

Atas pemotongan tersebut, lanjutnya, sembilan Puskesmas hanya Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dengan nilai sebesar Rp979.580.368 dari yang seharusnya diserahkan sebesar Rp1.373.706.926.

"Sementara 30 persen uang dana tersebut sebesar Rp394.126.558, oleh terdakwa, diperintahkan bendahara Dinas Kesehatan untuk menyimpanya," ujarnya.

• Wisata Edukasi di Kampung Belajar Dlima Bandar Lampung, Simak Jam Buka, Rute, hingga Fasilitas

JPU menuturkan atas perintah terdakwa uang tersebut dibagikan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta enam staf lainnya.

JPU menambahkan atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)