Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Lampung Dibuka Februari 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Seleksi terbuka lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung direncanakan akan dibuka pada Februari 2020.

Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pemerintah Provinsi Lampung akan membuka Seleksi Terbuka untuk JPTP (jabatan pimpinan tinggi Pratama).

Kepala BKD Lampung Lukman mengatakan rencana pembukaan lelang jabatan pada Februari.

Sebab, saat ini pihaknya masih mengevaluasi tatanan pejabat eselon III di Pemprov Lampung.

"Iya kita rencanakan bulan depan (Februari) akan dibuka lelang, karena saat ini masih mengevaluasi yang eselon III," ujar nya, Sabtu (4/1/2020).

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian BKD Provinsi Lampung, Koharuddin menambahkan ada 7 jabatan eselon II yang akan di lelang.

• 106 Jabatan Lowong di Pemkab Lampura, Tahun Depan BPKSDM Lelang Jabatan Eselon II

Diantaranya, Kepala Dinas Sosial, Asisten III Setda Provinsi Lampung, Biro Layanan Pengadaan Barang dan jasa Provinsi Lampung, Kadis Peternakan, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Kadis Kehutanan dan Kabiro Umum Setda Provinsi Lampung.

“Kalo sudah terbentuk panitia seleksi, nanti diumumkan kepada publik melalui media cetak, elektronik dan Website,” ungkap Kohar.

106 Jabatan Lowong di Pemkab Lampura, Tahun Depan BPKSDM Lelang Jabatan Eselon II

Sebanyak 106 jabatan yang kosong di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura).

Berdasarkan data BPKSDM setempat, seratusan jabatan menunggu diisi pejabat baru.

Dari data BPKSDM juga diketahui kekosongan ada pada 11 jabatan eselon II, 11 Jabatan eselon III, dan 84 jabatan eselon IV.

“Satu jabatan eselon II termasuk jabatan Sekda Lampung Utara,” kata Abdurahman, kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Kamis 26 Desember 2019.

Ia mengatakan, pihaknya belum mendapatkan arahan pimpinan terkait pengisian kekosongan jabatan eselon II, III dan IV.

• Gubernur Arinal Kirimkan Nama-nama Pejabat yang Lolos Lelang Jabatan JPTP ke Kemendagri

Meski dengan kekosongan itu pasti menggangu pekerjaan, terutama dalam hal kerja atau batasan kebijakan. 

Untuk jabatan yang akan dilelang eselon II saja.

Sedangkan  eselon III dan IV, menunggu kebijakan dari pimpinan daerah setempat. 

Menyikapi hal tersebut, Plt Bupati Budi Utomo mengaku telah mengeluarkan surat perintah untuk mengisi jabatan yang kosong.

”Jabatan eselon II yang kosong ada Bappeda, Dinas Perdagangan, dan beberapa dinas lain. Saya telah memerintahkan Baperjakat untuk segera menyusun pengisian kekosongan jabatan itu,” ujarnya.

Tahun depan, lanjut Budi, berencana akan melakukan lelang jabatan eselon II untuk mengisi kekosongan 10 jabatan eselon II.

Menurutnya, dengan adanya pelaksana tugas, kekosongan jabatan tidak menggangu roda pemerintahan.

”Selain lelang jabatan, tahun depan kita juga adakan uji kompetensi untuk eselon III dan IV,”
 katanya. 

KPK Temukan Uang Rp 54 Juta dan 2.600 Dolar AS di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton melakukan penggeledahan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Selama tiga hari itu, KPK menyita uang Rp 54 juta dan 2.600 dolar AS dari rumah dinas Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan serangkaian penggeledahan selama tiga hari terkait OTT di Lampung Utara pada 9-11 Oktober 2019.

"Serangkaian penggeledahan dilakukan sejak tanggal 9 hingga 11 Oktober, setelah meningkatkan proses perkara ke penyidikan," terang Febri melalui pesan WhatsApp, Minggu (13/10/2019).

Febri menjelaskan, selama tiga hari itu penyidik KPK melakukan penggeledahan di 13 lokasi.

Rinciannya, tanggal 9 Oktober 2019 melakukan penggeledahan di rumah dinas dan kantor bupati Lampung Utara.

Lalu pada tanggal 10 Oktober 2019 di kantor Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, rumah Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri, dan rumah Hendra Wijaya Saleh selaku pihak swasta.

Ada pula dua saksi yang turut digeledah rumahnya.

"Tanggal 11 Oktober 2019, penggeledahan di rumah tersangka AIM, tersangka RSY (orang kepercayaan bupati), rumah tersangka CHS (swasta), dan dua rumah tersangka SYH (kepala Dinas PUPR)," sebutnya.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen proyek dan anggaran di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.

"Selain itu, di rumah dinas bupati disita uang Rp 54 juta dan 2.600 dolar AS," terangnya.

Selanjutnya, kata Febri, KPK akan mempelajari lebih lanjut dokumen-dokumen dan mendalami indikasi keterkaitan uang yang ditemukan di rumah dinas bupati dengan fee proyek di Lampung Utara.

"Saat ini masih kami pelajari lagi," tandasnya.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)