Sindir Prabowo, Susi Pudjiastuti: Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sepertinya bukan hanya hubungan Indonesia dan China saja yang kini mulai memanas, tapi juga perbedaan pendapat antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ini setelah maraknya Kapal Ikan Asing (KIA) yang menerobos wilayah Indonesia melalui Perairan Natuna beberapa hari terakhir.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

• Militer China Disebut Sedang Ngetes Menhan Prabowo

• Lagi Memanas dengan Indonesia, Intip Pesawat Pembom Nuklir Jarak Jauh Milik China

• Kapal-kapal China Ngotot, TNI Siapkan 18 Operasi Siaga Tempur

• Indonesia China Memanas di Natuna, Perbandingan Belanja Militer Indonesia dan China

 Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal Vietnam tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

 Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucapnya.

Melihat kedua menteri Jokowi itu bersikap santai, justru membuat Susi Pudjiastuti panas.

Mantan Menteri nyentrik ini bahkan peringatkan jika mengurusi masalah itu tidak boleh main-main.

Melalui akun Twitter miliknya @susipudjiastuti Sabtu (4/1/2020),  Susi Pudjiastuti tampak memposting artikel berita dengan judul "Ingin Damai soal Natuna, Prabowo: China Negara Sahabat".

Pada komentarnya itu, Susi Pudjiastuti menyertakan video di Kompas TV pada tanggal 7 Oktober 2019.

Artikel di Kompas TV itu berjudul "Susi Pudjiastuti : Kalian Mau Investasi atau Mau Nyolong?".

Kemudian, di Tweet-nya, Susi Pudjiastuti pun meminta Prabowo Subianto untuk membedakan antara pencurian ikan dengan persahabatan antar negara.

"Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan antar negara."

Terbaru perkembangan konflik Natuna, TNI sudah mengerahkan 600 personel untuk berjaga di laut Natuna.

Ratusan personel itu bahkan sebelumnya sudah mengikuti apel operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020).

Apel dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono.

600 personel pasukan terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjiptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU dan 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU.

Dalam pengarahannya Yudo menyampaikan kepada prajurit, “Pangkogabwilhan I menegaskan bahwa pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal pemerintah asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dikawal oleh kapal Coast Guard asing merupakan ancaman pelanggaran wilayah pemerintah Indonesia.”

Lebih lanjut tertulis dalam rilis persnya, “TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa ijin dari pemerintah Indonesia.”

Pengawak KRI dan pesawat udara diminta memahami aturan-aturan yang berlaku baik hukum laut internasional maupun hukum nasional di wilayah laut Indonesia.

Begitu pun dengan penindakan secara terukur dan profesional, sehingga tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik. Kemudian ketiga mereka diminta gunakan Role of Engagement yang sudah dipakai dalam operasi sehari-hari.

Ribut soal China yang mencoba rebut Perairan Natuna, lalu bagaimana reaksi Presiden Jokowi?

Dilansir dari CNBC Indonesia, melalui juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengutip perkataan Jokowi bahwa tidak ada kompromi jika itu menyangkut kedaulatan negara Indonesia.

Ketegasan ini juga rupanya pernah disampaikan Presiden Jokowi pada 2018 lalu.

Jokowi saat itu tenang namun tajam soal China yang seenaknya mengklaim Natuna sebagai wilayahnya.

Joko Widodo bercerita pengalamannya sebagai Presiden RI beberapa tahun lalu saat harus naik kapal perang ketika ada klaim terkait Pulau Natuna.

"Waktu ada klaim Pulau Natuna itu masuk Laut China Selatan, saya panas, saya bawa kapal perang ke Natuna," kata Jokowi saat berpidato dalam acara Deklarasi Akbar Ulama Madura Bangkalan, Rabu (19/12/2018), di Gedung Serba Guna Rato Ebuh, Bangkalan, Jatim, seperti dikutip Antara.

Jokowi mengatakan, saat itu ia ingin menunjukkan Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia.

Terlebih bahwa sekitar 169.000 penduduk yang seluruhnya WNI menempati wilayah tersebut.

"Saya sampaikan Natuna itu di daerah teritorial Indonesia. Karena, penduduk Natuna itu 169.000 penduduk Indonesia," ungkapnya.

Ia menekankan, siapa pun yang menentang hal itu, Pemerintah RI siap menghadapinya. "Kalau mau ajak berantem, ya kita ramai-ramai, kalau ada yang macam-macam," ucapnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Sindiran Keras Susi Pudjiastuti ke Prabowo Terkait Natuna, TNI Kerahkan 600 Personel Jaga Kedaulatan

# Sindir Prabowo, Susi Pudjiastuti: Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan