Tribun Lampung Barat

Siltap Aparat Pekon di Lambar Naik Setara PNS Golongan IIA

Dalam aturan itu tertuang bahwa siltap perangkat desa setara dengan PNS golongan IIA.

Tribun Lampung/Ade
Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Lampung Barat Pekon Reza Pahlevi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LIWA - Penghasilan tetap (siltap) perangkat desa di Kabupaten Lampung Barat tahun ini naik.

Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lambar Reza Pahlevi mengatakan, kenaikan siltap disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam aturan itu tertuang bahwa siltap perangkat desa setara dengan PNS golongan IIA.

Semua kabupaten diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran siltap tersebut.

"Tahun 2019, siltap peratin maksimal Rp 2.600.000, dan aparat juru tulis 75 persen, kaur, kasi dan pemangku 50 persen. Di 2020 ini merata. Siltap peratin minimal Rp 2.426.000 dengan tunjangan maksimal Rp 1.000.000, juru tulis ditetapkan sebesar Rp 2.224.000 dengan tunjangan maksimal 70 persen. Kaur, kasi, pemangku ditetapkan sebesar Rp 2.022.000 dengan tunjangan maksimal 50 persen," ungkap Reza di ruang kerjanya, Rabu (15/1/2020).

Satu Pekon di Tanggamus Belum Setor Laporan Siltap Dana Desa 2018

Pemkab Tulangbawang Luncurkan Program Siltap Nontunai

Kasus Sabu Rp 250 Ribu Libatkan 5 Orang, Termasuk Oknum PNS Rupbasan Bandar Lampung

Raden Intan dan Taufiqurrahman Bantah Kerugian Negara Rp 4 Miliar dalam Pembangunan RSUD Pesawaran

"Namun itu semua tergantung pada kemampuan dari pekon itu sendiri," lanjutnya.

Tahun 2020, Anggaran Dana Desa (ADD) di Lambar sebesar Rp 189 miliar.

Sebesar Rp 127 miliar bersumber dari APBN dan Rp 62 miliar dari APBD.

Sementara Anggaran Dana Pekon (ADP) di tahun 2019 sebesar Rp 54 miliar, di mana Rp 32 miliar untuk siltap.

"Di tahun 2020 ADP meningkat sebesar Rp 1 miliar, yaitu Rp 55 miliar. Dialokasikan untuk siltap sebanyak Rp 47,7 miliar lebih," ujarnya.

Jumlah aparat pekon di Lambar mencapai 879 pemangku, kasi 393 orang, kaur 393 orang, jurtul 131 orang, dan peratin 131 orang.

Sisa ADP disalurkan ke alokasi formula yang berpacu pada jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

"Rp 760 juta untuk alokasi kinerja yang mewakili Lambar di tingkat provinsi maupun nasional, Rp 210 juta alokasi afirmasi pekon yang memiliki status pekon tertinggal (14 pekon) berasal dari sisa ADP dikurangi siltap. Selain itu, terdapat pekon mandiri yang mendapatkan anggaran sebesar Rp 30 juta," pungkasnya.

Kepala DPMP Lambar Yudha Setiawan mengatakan, dengan adanya kenaikan siltap aparatur pekon, diharapkan menjadi dorongan penyemangat dalam mengemban tanggung jawab.

"Jadi dengan adanya kenaikan siltap aparatur pekon akan meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan tanggung jawab, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terwujud baik dari segi pembangunan fisiknya maupun sumber daya manusianya," harap Yudha. (Tribunlampung.co.id/Ade Irawan)

Penulis: Ade Irawan
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved