Tribun Lampung Utara

Realisasi PAD Lampura Tahun 2019 Over Target, Tahun Ini Tetap Rp 23 Miliar

Target PAD di BPPRD Lampung Utara tahun ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019, yakni sebesar Rp 23 miliar.

Realisasi PAD Lampura Tahun 2019 Over Target, Tahun Ini Tetap Rp 23 Miliar
tribunlampung.co.id/anung bayuardi
Realisasi PAD Lampura Tahun 2019 Over Target, Tahun Ini Tetap Rp 23 Miliar. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Target pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Utara tahun ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019, yakni sebesar Rp 23 miliar.

“Target PAD tahun ini masih sama dengan tahun 2019, walaupun realisasi PAD yang kami kelola melampaui target yang telah ditetapkan,” terang Mikael Saragih, Kepala Badan BPPRD Lampura, Minggu, 19 Januari 2020.

Pencapian PAD, kata Mikael Saragih, yang dikelola BPPRD Lampura pada Tahun 2019 sebanyak Rp 25,5 miliar.

Sementara target, lanjut Mikael Saragih, sebesar Rp 23, 01 miliar, di mana jumlah yang sama untuk target Tahun 2020.

Realisasi PAD itu, lanjut Mikael Saragih, diperoleh dari 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh BPPRD.

Jadwal Kapal Eksekutif Januari 2020 dan Cara Beli Tiket di Bakauheni Bayar Pakai e-Money

Berita Tribun Lampung Terpopuler Sabtu, 18 Januari 2020, Istri Mengaku Selingkuh Depan Hakim

BREAKING NEWS Siswa SD di Lampura Tewas Tenggelam di Kolam Renang Saat Ikut Ekskul Sekolah

Wagub Nunik Hadiri Roadshow Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Lampura

Di antaranya, pajak reklame yang terealisasi sebesar Rp 682 juta dari target sebesar Rp 594 juta.

Menurut Mikael Saragih, realisasi PAD yang dikelola BPPRD Lampura pada Tahun 2019 melampaui target alias over target.

Karenanya, terus Mikael Saragih, mulai Agustus tahun berjalan, dilakukan evaluasi terhadap realisasi dari target PAD.

Ketika realisasi sudah mendekati target, kata Mikael Saragih, dan potensi untuk menambah pundi PAD besar, maka target akan serta merta ditingkatkan.

Jumlah peningkatan tersebut, terang Mikael Saragih, karena ada penambahan sekitar Rp 3 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan.

"Yang ada penurunan itu dari lingkup OPD, seperti yang diketahui bersama beberapa pekerjaan fisik di PUPR tidak berjalan. Belum lagi banyak peralatan yang rusak, sehingga mengurangi sektor pendapatan asli daerah," beber Mikael Saragih.

"Kalau di dinas perdagangan tidak ada masalah, terbukti reliasasinya retribusinya mencapai lebih dari 96 persen,” jelasnya.

Menurut Mikael Saragih, untuk meningkatkan PAD pihaknya telah melakukan berbagi upaya.

Seperti yang belum lama ini dilaksanakan dengan pemasangan tapping box, untuk retribusi rumah makan, restoran dan hotel.

"Berbagai upaya kami laksanakan dalam meningkatkan potensi PAD. Seperti kemarin, ada 30 tapping box yang kami pasang."

"Kalau hambatan dilapangan pasti ada, tapi kami coba sosialisasikan ini untuk mendukung pembangunan daerah," ujar Mikael Saragih.

DPRD Minta Terus Genjot PAD

Ali Darmawan anggota DPRD Lampung Utara meminta kepada dinas penyumbang PAD, dapat terus menggenjot perolehan pendapatannya.

Apalagi, BPPRD Lampura salah satunya.

“Kami ingin PAD tahun ini terus ditingkatkan penerimaannya,” jelasnya.

Dengan memaksimalkan penerimaan PAD dan terus menggali potensi wajib pajak baru.

"Inovasi yang dilakukan BPPRD tujuannya untuk peningkatan PAD. tingkatkan PAD untuk pembangunan. Maka kami minta untuk maksimal penerimaannya,” ujarnya. 

Potensi sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD kabupaten Lampung Utara dinilai masih banyak yang terbengkalai.

Hal itu dikarenakan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan dan pemberlakukan pajak masih minim.

Seperti kepariwisataan jika di kelola dengan baik, akan dapat memberikan pendapatan bagi kabupaten setempat. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)

Penulis: anung bayuardi
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved