Penggusuran PKL di Bandar Lampung

BREAKING NEWS Tak Terima Digusur, Puluhan PKL Depan PKOR Way Halim Bersitegang dengan Satpol PP

Pantaun Tribun, ratusan anggota Satpol PP Provinsi Lampung turun di Jalan Sultan Agung Way Halim depan PKOR Way Halim.

Penulis: hanif mustafa | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Hanif
BREAKING NEWS Tak Terima Digusur, Puluhan PKL Depan PKOR Way Halim Bersitegang dengan Satpol PP 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tak terima digusur, puluhan pedagang pinggir jalan Sultan Agung depan PKOR Way Halim bersitegang dengan Satpol PP Provinsi Lampung, Rabu 22 Januari 2020.

Pantaun Tribun, ratusan anggota Satpol PP Provinsi Lampung turun di Jalan Sultan Agung Way Halim depan PKOR.

Anggota Satpol PP Provinsi Lampung  akan melakukan penggusuran terhadap para PKL jalan Sultan Agung.

Penggusuran ini menindaklanjuti pembangunan lahan yang sempat mangkrak menjadi sport center.

Nampak satu eskavator juga turun untuk menggusur para pedagang.

Namun upaya anggota Satpol PP Provinsi Lampung ini dihadang oleh puluhan pedagang.

Digusur, PKL di PKOR Way Halim Minta Pemprov Beri Solusi Tempat Jualan

Anak-anak Korban Penggusuran Tetap Ceria Meski Rumah Rata dengan Tanah

Demi Tugas, Guru SDN 3 Banjar Agung Nekat Berjalan Kaki Terobos Banjir Menuju Sekolah

Diduga Korupsi APBK, Kepala Kampung Dirungkus Unit Tipikor Satreskrim Polres Way Kanan

Para PKL pun terlibat adu argumen dengan anggota Pol PP menolak penggusuran.

Situasi pun saat ini masih memanas tapi emosi para pedagang masih terkendali.

Digusur, PKL di PKOR Way Halim Minta Pemprov Beri Solusi Tempat Jualan

Usai penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Lampung, Rabu (5/9), para pedagang kaki lima masih berjualan di kawasan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim pada Kamis (6/9).

Ida, pedagang sop buah di pintu masuk PKOR, menyatakan kecewa dengan penertiban PKL, Rabu lalu.

Ia meminta Pemprov Lampung memberi solusi tempat berdagang bagi para PKL.

"Kalaupun harus bayar setiap hari, bersedia aja. Tapi kemarin razia begitu aja tanpa solusi yang jelas. Kami kan juga harus cari uang untuk kebutuhan hidup," kata Ida.

Ida tak mempersoalkan seandainya ada pengelolaan resmi terkait area dagang para PKL.

"Kalau pengelolaannya baik, bersedia aja walaupun harus bayar. Tapi jangan preman yang ngelola, sama saja hasilnya," ujar Ida.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved