Sudah Jadi Pengusaha Sukses, 2 Penerima PKH di Kedamaian Mundur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dua penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung berinisiatif mengundurkan diri.

Lurah Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Hendry Satria menjelaskan, alasan keduanya mengundurkan diri sebagai penerima PKH karena telah memiliki usaha dan merasa mampu secara finansial.

"Satu penerima tinggal di Jalan Pulau Morotai yang telah memiliki usaha rumah makan dan satunya juga warga kelurahan kami yang sudah memiliki usaha warung kelontongan," ungkap Hendry kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (26/1/2020).

Dikatakan Hendry, mundurnya dua penerima PKH ini juga tidak terlepas dari peran pihak kelurahan yang menilai keduanya memang sudah mampu.

"Alhamdulillah, direspons positif dan mereka dengan sukarela melepaskan bantuan PKH yang biasa diterima selama ini," terangnya.

• Sebanyak 301 KPM di Lampura Mundur sebagai Penerima PKH, Kadissos Ungkap Alasannya

• 11 Anak PKH Raih Beasiswa Bidikmisi, Pemkot Dukung Program PKH di Metro

• Kronologi Oknum Wartawan Peras Pegawai Bank, Berawal dari Chat Ajak Nasabah Wanita Check In

• Pemakaman PNS Tewas Tanpa Tangan di Kebun Sawit, Istri: Ya Allah. . .

Di luar dua warga tersebut, hasil verifikasi atas rekomendasi pihak kelurahan juga ada 24 penerima PKH yang tidak lagi berhak menerima dengan beragam alasan.

"Ada yang setelah dilakukan verifikasi memang keluarga mampu. Ada yang sudah tidak tinggal lagi di kelurahan kami, meninggal dunia, hingga namanya tidak ada atau tidak keluar dari pusat," jelas Hendry.

Verifikasi tersebut, sambungnya, dilakukan oleh pendamping atas usulan dari pihak kelurahan yang mengetahui kondisi masyarakatnya.

Hendry menambahkan, PKH ditujukan untuk keluarga prasejahtera.

Tidak benar jika yang mendapatkan PKH adalah keluarga RT, lurah, atau camat yang dianggap mampu.

"Mengenai datanya itu verifikasi di bawah tim Kementerian Sosial sendiri, bukan dari pihak RT atau kelurahan. Kami hanya memfasilitasi," ungkap Hendry.

Dari data tahun 2015, di kelurahannya ada 380 keluarga yang diverifikasi Kementerian Sosial.

Namun, yang menjadi penerima PKH sebanyak 172 keluarga.

Sementara pada 2019, kata Hendry, pihaknya telah mengusulkan 224 keluarga.

Sebanyak 138 di antaranya sudah diverifikasi.

Namun, belum ada yang disetujui.

"Saya bicara by data, sudah mengusulkan dari bawah tapi nggak gol," terang Hendry.

Di Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, ada empat penerima dana PKH yang diusulkan untuk dihapuskan karena sudah tidak lagi berdomisili di kelurahannya.

"Baru-baru ini sudah saya data, ada empat warga yang sudah pindah dan sudah saya usulkan ke dinas sosial melalui petugasnya untuk dihapuskan datanya," terang Lurah Tanjung Gading Rosbandi.

Sementara mengenai penerima dana PKH di kelurahannya sampai saat ini ada 165 penerima.

"Awalnya di 2011 ada 108 orangan. Terus mengalami penambahan hingga September atau Oktober 2019 ini menjadi 165 penerima," bebernya.

Namun, ia kurang tahu pasti masyarakat penerima bantuan PKH ini mendapatkan bantuan berapa jumlah uangnya dari pemerintah karena dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga dan usia anaknya.

Bantuan juga langsung diterima melalui bank.

Pihaknya berharap adanya tembusan dari pihak dinas sosial apabila ada perubahan data sehingga pihak kelurahan juga mengetahui data terbarunya.

"Kalau di 2019 kita memang bisa mengusulkan data ke Kementerian Sosial. Sebelum-sebelumnya dan tidak bisa karena merujuk data BPS. Kami mengusulkan 115 penerima namun belum ada hasilnya dari kementerian seperti apa. Masyarakat yang kami usulkan memang dipandang layak menerima dana PKH," jelas dia. (Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M)