Ini yang Jadi Fokus Saply Usai Resmi Dilantik sebagai Bupati Mesuji Definitif

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bupati Mesuji Sisa Masa Jabatan 2017-2022 Saply mengungkapkan wilayah Register (Hutan Negara) 45 merupakan hutan tanaman industri.

Sehingga wilayah itu menurutnya menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

"Wilayah itu merupakan hutan tanaman industri kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujarnya saat diwawancarai tribunlampung.co.id, Selasa (4/1/2020).

Ia menjelaskan untuk tahap antisipasi kedepan pihaknya akan rutin melakukan pantauan di wilayah tersebut.

"Nanti kita (Pemkab Mesuji) telusuri dan kita pantau secara rutin," jelasnya.

• Sah Jabat Bupati Mesuji Definitif, Gubernur Arinal Minta Saply Tuntaskan Kasus Register 45

• BREAKING NEWS Pelantikan Bupati Mesuji Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

• BREAKING NEWS Polisi Meninggal Saat Tes Jasmani Sekolah Inspektur Polisi di Bandar Lampung

• Efisiensi Anggaran, 9 Camat di Lampung Barat Gunakan Randis Sewa

Ia menuturkan kendala yang dialami Pemkab Mesuji dalam melakukan kontrol di wilayah tersebut ialah keterbatasan personel di luasnya wilayah Register 45.

"Wilayahnya luas, sementara tenaga pemantaunya sedikit di kawasan tersebut," jelasnya.

Saply saat diwawancarai tribunlampung.co.id juga sempat memberikan paparan prihal proyeksi kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji kedepan.

"Perikanan, pertanian dan perkebunan, untuk sementara kita (Pemkab Mesuji) akan fokus dulu di situ," jelasnya.

Sementara saat ditanyai Tribunlampung.co.id prihal penanggulagan kasus korupsi dan suap fee proyek Bupati yang baru saja resmi dilantik tersebut engga memberikan komentar.

Gubernur Minta Saply Tuntaskan Kasus Register 45

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan penegasan kepada Bupati Mesuji Masa Sisa Jabatan 2017-2022 Saply TH untuk menuntaskan persoalan di Kawasan Register 45, Mesuji.

Hal tersebut diucapkannya dalam sambutannya dalam adenda Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati Mesuji Sisa Masa Jabatan di Lantai III Balai Keratun, Kantor Gubernur, Selasa (4/2/2020).

"Saya tidak ingin Register 45 menjadi sesuatu yang tak menguntungkan bagi Provinsi Lampung," tegasnya.

Diketahui konflik horizontal yang terjadi di lahan Register 45 Sungai Buaya, Mesuji, Lampung terus terjadi dari tahun ke tahun.

Konflik yang hadir sendiri kerap menimbulkan korban jiwa.

Bahkan ada yang kehilangan nyawa dengan cara yang tidak manusiawi.

Selanjutnya Gubernur berpesan kepada Bupati Mesuji tersebut supaya melakukan percecepatan pembangunan di berbagai sektor.

Pembangunan tersebut termasuk hal yang memiliki potensi untuk membangun Lampung.

"Harus ada percepatan pembangunan di banyak sektor di Mesuji untuk membangun Lampung. Apalagi mesuji kaya akan ikan-ikan tradisional. Harapannya Mesuji akan menjadi daerah dengan komuditas ikan tradisional di Lampung," pesannya.

Selain penyelesaian masalah Register 45 dan pembangunan potensi daerah, Gubernur juga berpesan supaya pelayanan publik di Mesuji juga harus sesuai dengan standar operasional.

"Pelayanan kepada publik juga harus sesuai standar," tambahnya.

Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

Jelang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati Mesuji sisa masa jabatan tahun 2017-2022, gedung Balai Keratun dijaga ketat oleh ratusan aparat.

Personel Polisi Pamong Praja Chandra menuturkan pihaknya menurunkan kurang lebih 140 personel untuk pengamanan pelantikan Bupati Mesuji tersebut.

"Ada 140 personel Pol PP yang diturunkan dan masih ada kemungkinan untuk bertambah," ujarnya, Selasa 4 Februari 2020.

Ia menututkan personel Polda Lampung juga turut hadir membantu untuk mensterilkan lokasi pelantikan.

"Ada pula puluhan personel Polda Lampung yang ikut mensterilkan lokasi pelantikan," tambahnya.

Diketahui Saply akan resmi menjabat sebagai bupati Mesuji definitif.

Menggantikan posisi yang ditinggalkan Khamami.

Saply dijadwalkan dilantik oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi hari ini, Selasa 4 Februari 2020.

Khamami saat ini sedang menjalani hukuman delapan tahun penjara karena kasus fee proyek di Dinas PUPR Mesuji.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Irwan S Marpaung menjelaskan, pelantikan bupati definitif merujuk SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Nanti gubernur yang akan melantik bupati Mesuji definitif sesuai SK Mendagri," ucapnya seusai rapat persiapan pelantikan di kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/1/2020).

Disebut Dapat Paket Proyek, Plt Bupati Mesuji Saply: Bisa Saja Nama Saya Dicatut

Plt Bupati Mesuji Saply TH membantah disebut menerima paket proyek.

Saply membantah kesaksian Kadis PUPR Mesuji Najmul Fikri yang mengatakan dirinya mendapatkan plotting proyek.

"Sebenernya itu gak ada," ucap Saply dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap fee proyek infrastruktur Mesuji di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis, 11 Juli 2019.

Menurut Saply, bisa saja namanya hanya dicatut.

"Ini kan bisa saja catut pakai nama saya. Dengarkan saja. Saya gak main proyek kok," ujarnya.

Disinggung soal sikapnya atas pencatutan namanya, Saply tidak berkomentar banyak.

"Saya lihat dulu siapa yang catut nama saya," tandasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Saply, Muhammad Ridho, menuturkan bahwa yang diucapkan kliennya dalam persidangan sudah sesuai.

"Biarkan saja fakta persidangan yang membuka semua yang ada. Jadi kami tetap fiks. Tidak pernah tahu tentang plotting-plotting proyek yang ada. Untuk hal pembuktian, biarkan fakta persidangan yang memutuskan," bebernya.

Hal senada dikatakan Fuad Amrullah, Ketua DPRD Mesuji 2014-2019.

Ia menyatakan tidak tahu apa-apa terkait plotting proyek.

"Saya gak tahu tentang hal itu," ucapnya.

Fuad pun membantah jika dia disebut mendapat proyek seperti yang dinyatakan Najmul dalam BAP-nya.

"Saya gak nerima. Saya juga baru tahu saat di BAP penyidik," tandasnya.(Tribunlampung.co.id/V Soma Ferrer)