Beli 100 Ribu Blangko e-KTP, Pemkot Bandar Lampung Gelontorkan Rp 1,2 Miliar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemkot Bandar Lampung menggelontorkan dana sebesar Rp 1,2 miliar untuk membeli 100 ribu blangko e-KTP.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, pembelian blangko e-KTP dilakukan untuk menutupi tingginya permintaan.

Sementara stok blangko e-KTP dari Kemendagri tidak mencukupi kebutuhan di Bandar Lampung.

Pembelian blangko e-KTP juga untuk menjawab keluhan warga Bandar Lampung yang belum mendapatkan e-KTP meskipun sudah melakukan perekaman.

• Blangko e-KTP di Disdukcapil Lampung Selatan Kosong, Sementara Pakai Suket

• Ketua DPR Robek Naskah Pidato Donald Trump di Hadapan Anggota Senat, Begini Balasan Sang Presiden

• Berita Tribun Lampung Terpopuler Rabu 5 Februari 2020 - Polwan Menangis di Sidang Kode Etik

• Remaja DPO Curanmor Diciduk: Motornya Saya Jual Buat Makan

Masyarakat baru sebatas diberi surat keterangan (suket) sambil menunggu hasil cetak e-KTP.

Herman meminta masyarakat bersabar sambil menunggu kedatangan blangko e-KTP.

"Penandatanganan MoU (nota kesepahaman) terkait hibah anggaran percetakan blangko e-KTP bersama Menteri Dalam Negeri sudah ditandatangani saya melalui kepala PPKAD," ungkap Herman kepada wartawan, Kamis (6/2/2020).

Dalam MoU itu, disebutkan dana hibah bersumber dari APBD 2020 sebesar Rp 1,2 miliar untuk membeli sekitar 100 ribu keping blangko.

“Nanti mulai April e-KTP yang belum dicetak sudah tercetak dan diantar ke rumah masing-masing oleh petugas. Karena 100 ribu (keping blangko) saya pesen," jelas dia.

Cetak Berkas Pakai ADM

Tak hanya itu, pemkot juga sudah memesan mesin pencetakan dokumen kependudukan yang didesain seperti mesin anjungan tunai mandiri (ATM) atau disebut anjungan dukcapil mandiri (ADM).

“Kita juga beli mesin cetak dokumen kependudukan yang mirip ATM itu. Tapi saya lupa pastinya beli lima atau sepuluh. Sudah dipesan dan menunggu mesinnya. Nanti masyarakat bisa langsung cetak sendiri," bebernya.

Namun, ada syarat dan ketentuan bagi masyarakat yang melakukan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri.

"Kita beli mesin ATM untuk cetak dokumen kependudukan di 2020 ini juga. Tapi masyarakat harus koneksikan dulu NIK-nya ke handphone dan teregistrasi baru bisa pakai ATM-nya," tandasnya.

Kadisdukcapil Bandar Lampung Ahmad Zainuddin sebelumnya memaparkan, ADM memungkinkan masyarakat mencetak dokumen kependudukan dan catatan sipil.

"Layaknya ATM, begitu dimasukkan PIN, milih menu, keluar berkas dokumennya. Ini menjadi terobosan yang memudahkan masyarakat dan efisiensi waktu," kata Zainuddin.

Jadi masyarakat tidak perlu menunggu berjam-jam untuk mendapatkan berkas kependudukan.

"Hanya hitungan menit sudah jadi berkasnya," ujarnya.

Untuk memanfaatkan ADM, sambung dia, masyarakat harus menggunakan handphone Android.

"Karena proses registrasi untuk mendapatkan PIN menggunakan Android. Nanti ada petugas operator yang kita siapkan untuk mengecek kelengkapan berkasnya sebelum diberikan PIN dari NIK dan nama yang bersangkutan," kata Zainuddin.

Masyarakat juga akan mendapatkan akses untuk melakukan tanda tangan elektronik (TTE) di berkas kependudukan yang hendak dicetak.

Namun yang perlu diingat, masyarakat harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu sebelum menggunakan ADM.

Berkas kependudukanya lengkap dan telah melaksanakan perekaman e-KTP yang menjadi bukti kevalidan datanya.

"Jadi misal mau mengubah KK untuk memasukkan data anak, dipastikan terlebih dahulu syarat-syarat untuk memasukkan data baru ke KK lengkap dan dibawa ke dukcapil," ujar Zainuddin.

Selain itu, untuk memperbaiki atau mencetak berkas kependudukan ini tidak boleh diwakilkan ke orang lain.

Warna kertas untuk pencetakan berkas kependudukan lewat ADM ini diseragamkan menggunakan kertas HVS putih A4.

Yang membedakannya dengan kertas pada umumnya adalah barcode sebagai bukti asli berkas yang telah dicetak.

"Jadi saat di-scan barcode-nya keluar data masyarakat tersebut sesuai nomor handpone-nya berarti data benar," ucapnya.

Harga ADM berkisar Rp 140 juta sampai Rp 150 juta per unit. (Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M)