Dampak Corona, Pendapatan Pariwisata Bali Hilang Rp 1 T per Bulan, Ribuan Turis China Batal ke Bali

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -  Dapak virus corona yang melanda China ternyata memberikan pengaruh besar bagi pendapatan  Indonesia.

penyebaran Virus Corona di China dan beberapa, negara di dunia menimbulkan dampak cukup signifikan, bagi Bali dan daerah wisata lainnya di dunia.

Khususnya yang menjadi kantong-kantong tujuan plesir turis asal negeri Tirai Bambu tersebut.

Potensi kerugian ini, diamini Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya.

Berdasarkan hitungannya, spending turis China ke Bali per orang per stay (4 hari 3 malam), mencapai 1.100 USD atau Rp 15 juta per kedatangan.

• WN China Terjangkit Virus Corona Usai dari Bali, Ini Penjelasan Kemenkes

• Tak Empati Wabah Virus Corona, Dua Selebgram Lakukan Tindakan Tidak Terpuji

• Takut Tertular Virus Corona, Warga Pakai Kondom di Jari Saat Naik Lift

Setiap hari turis China yang datang mencapai 3.000-3.500, dan ini dikalikan Rp 15 juta maka potensial loss bisnis mencapai Rp 5 triliun lebih dalam 3 bulan ke depan.

“Begitu flight berhenti, maka 3.000 turis ini ke Bali dari 5 Februari sampai waktu yang belum ditentukan,” sebutnya.

Managing Director ITDC The Nusa Dua, I Gusti Ngurah Ardita, juga menyebutkan ada total 51 ribu room night yang cancel hingga April 2020.

“Namun kami monitor, ada potensi membaik dan tumbuh lagi,” katanya.

Ia juga mengakui ada event yang akhirnya mundur, walau demikian ada MICE dan kegiatan lainnya yang tetap berjalan.

“Kami belum menghitung berapa kerugian dan sebagainya,” tegasnya.

Dijelaskan, kawasan ITDC dengan 22 hotel dan 5.121 kamar, hingga saat ini tetap berjalan dengan baik. “Kalau di kami wisman China dan Australia berimbang, sekitar 18 persen,” sebutnya.

Menurut Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menyebutkan lebih dari 40 ribu pemesanan hotel di Bali telah dibatalkan sejak wabah virus Corona menyerang China.

“Bali kehilangan pendapatan Rp 1 triliun lebih setiap bulan, dan itu sudah dimulai,” katanya dalam acara Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Imbas Virus Corona di Denpasar, Kamis (13/2/2020).

Walau demikian, ia tetap optimistis karena Bali masih menjadi tujuan wisata banyak negara khususnya untuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, membenarkan wabah Corona ini menurunkan kunjungan wisman China ke Bali.

Cok Ace, sapaan akrabnya, menyebutkan pada 2019 turis Tiongkok mencapai 1.185.519 orang.

“Persentasenya 18,2 persen atau terbesar kedua setelah Australia pada 2019. Nah sejak merebaknya virus Corona ini, tercatat 22 ribu wisman China batal ke Bali,” sebutnya.

Sehingga untuk mengisi kekosongan ini, Bali harus mengembangkan potensi pariwisata baru yang selama ini belum tergarap dengan baik. Apalagi lokomotif ekonomi Bali pariwisata.

Ketua PHRI Bali ini menyebutkan, 70 persen PDRB Bali bersumber dari pariwisata.

“Kalau pertanian hanya 14 persen lebih itu pun turun dari sebelumnya sebesar 15,2 persen,” katanya.

“Kemudian dari 70 persen itu, sebagian besar bersumber dari hotel dan restoran,” imbuhnya. 
Disebutkan, wilayah yang berdampak cukup signifikan adalah Kuta.

“Kalau dampak penurunan ke Ubud paling 3-5 persen, ke Sanur 10-12 persen, Nah ke Kuta ini cukup besar,” sebutnya.

Mengingat ada titik-titik di Kuta yang 100 persen memang diisi wisman Tiongkok.

Penglingsir Ubud ini bahkan mendengar desas-desus pengusaha pariwisata di Kuta sedang ancang-ancang meliburkan karyawannya.

Ia pun berharap agar pemerintah melalui Kemenparekraf, bisa juga memikirkan solusi dan mencari jalan keluar bagi kondisi ini. Terkhusus bagi Bali, sebab sumbangan devisa Bali bagi pariwisata besar. 

Solusi Promosi ke Wilayah Potensial Lain

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama Kusubandio dalam pertemuan kemarin menyatakan akan merancang kebijakan yang tepat untuk menghadapi wabah virus Corona ini.

“Saya akan bekerja sama dengan Menkeu dan Menteri Perhubungan, serta Menteri BUMN sehingga kebijakan untuk menghadapi dampak Virus Corona ini bisa lebih komprehensif dan tidak separuh,” katanya.

Bukan hanya menyelamatkan bahkan meningkatkan industri pariwisata ke depan.

“Kami sekarang menerima masukan dulu, sehingga di awal minggu depan akan rapat untuk membahas strategi kebijakan yang tepat menghadapi isu Virus Corona ini, koordinasi menerima masukan dan sebagainya,” jelasnya.

“Kemarin kami juga sudah kumpul dengan 33 maskapai airlines, dan didengar apa masalahnya apa yang bisa dibantu,” katanya.

Solusi jangka pendek, dengan promosi yang ditargetkan ke destinasi wisata baru dan menambah frekuensi di tempat yang slotnya kosong.

Walau demikian, ia mengaku dampak bagi Bali dan Indonesia tidak sebesar bagi Thailand, Korea, dan Taiwan yang memang menjadi tempat kedatangan turis China terbesar. 

Dewan Dorong Penguatan Sektor Pertanian dan Perikanan

Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi mengatakan isu virus Corona dan anjloknya kunjungan wisatawan China ke Bali secara langsung mempengaruhi perekonomian Bali.

Maka dari itu, Pihaknya mendorong agar sektor non-pariwisata seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan kembali digenjot untuk mensubstitusi pemasukan dari pariwisata.

Dalam rapat badang anggaran (Banggar) sudah disampaikan ada 40 persen masyarakat Bali bergerak di sektor pertanian dan kelautan.

Namun kata Kresna Budi, anggaran untuk sektor non-pariwisata ini nilainya terlalu kecil, yakni Rp 2,8 miliar.

“Anggaran disana terlalu kecil, masak Rp 2,8 (miliar) untuk seluruh Bali. Untuk kegiatan saja rasanya ada rasa ketidakadilan, sangat kecil,” kata Kresna Budi saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (12/2/2020).

Padahal masyarakat Bali yang perekonomiannya menengah kebawah bergerak di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.

Untuk itu, Kresna Budi menyarankan agar anggaran untuk sektor-sektor yang sifatnya tidak urgen bisa ditunda dulu, dan anggarannya bisa dialihkan untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan dan pariwisata.

Khusus untuk pariwisata, lanjut dia, kalau bisa dana Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota disalurkan kembali kepada hotel dan restoran yang taat membayar pajak dan mereka diberikan kemudahan berupa insentif dalam pembayaran pajaknya.

Justru sebagian dana dari PHR itu dikembalikan lagi sekitar 10 sampai 20 persen kepada pembayar pajak yang taat untuk bisa subsidi gaji karyawan.

“Kalau ada PHK besar-besaran siapa yang susah. Artinya pemerintah harus punya rasa, dari mana dapat duit,” kata dia. (Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com)