Tipu Petani di Lampung Timur, Tenaga Ahli DPR RI Diganjar 14 Bulan Penjara

"Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu," terangnya.

Bermula saat terdakwa bertemu saksi Antoni pada Januari 2017.

"Terdakwa menginformasikan bahwa terdakwa dapat mengurus bantuan alsintan berupa traktor roda empat dari Kementerian Pertanian RI. Dengan ketentuan kelompok tani calon penerima bantuan harus mengajukan proposal dan mempunyai nomor register kelompok tani. Masing-masing kelompok tani calon penerima bantuan harus menebus sejumlah uang sebesar Rp 70 juta," jelasnya.

Atas informasi tersebut, sejumlah kelompok tani di Lampung Timur mengajukan bantuan lima unit traktor.

"Terdakwa pun meminta uang tebusan berjumlah total sebesar Rp 350 juta. Mendengar hal itu, saksi Antoni menyanggupinya," tuturnya.

Lalu pada Mei 2017, saksi Antoni mengirimkan nomor register nama-nama kelompok tani kepada terdakwa.

"Kemudian sekira bulan Juni 2017 terdakwa mendapat Informasi bahwa permohonan bantuan alsintan telah diterima dan disetujui oleh pihak Kementrian Pertanian RI dan segera dikirim ke Kabupaten Lampung Timur," katanya.

"Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian terdakwa memberitahu saksi Antoni dengan maksud agar saksi dapat mempersiapkan uang tebusan yang akan diminta terdakwa dari para kelompok tani," imbuhnya.

Pada Agustus 2017, terdakwa menghubungi kembali saksi Antoni guna menanyakan perihal uang tebusan yang telah disepakati.

Namun pada awal 2018 para petani tak menyanggupi permintaan terdakwa.

Pada April 2019, baru satu kelompok tani yang mampu membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 10 juta ke rekening terdakwa.

"Selanjutnya April 2019, terdakwa menghampiri kelompok tani Sido Muncul, Lampung Timur untuk menagih uang kesepakatan," ujarnya.

Karena merasa takut, lanjut JPU, kelompok tani menyiapkan uang sebesar Rp 5 juta yang dimasukkan ke dalam amplop putih bertuliskan  'Uang dari Kelompok Sido Muncul untuk Penebusan Traktor Bantuan Yanmar'.

"Selanjutnya uang tersebut diterima terdakwa dan membuat kuitansi. Tetapi ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah saksi Jumadi dari kelompok tani Sido Muncul, datang anggota Polres Lampung Timur dan langsung menangkap terdakwa," bebernya.

JPU mengatakan, perbuatan terdakwa diancam pidana sesuai pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)