Pilkada 2020
Rycko Menoza Tak Hadiri Undangan PDIP, Apa Alasannya?
Apalagi Rycko Menoza akan menggandeng Wiyadi selaku kader internal PDIP sebagai pendampingnya dalam Pilkada Bandar Lampung 2020.
Penulis: kiki adipratama | Editor: Daniel Tri Hardanto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ada pemandangan "aneh" dalam pertemuan sejumlah bakal calon kepala daerah di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Sabtu (22/2/2020).
Menjadi aneh karena Rycko Menoza tidak hadir memenuhi undangan PDIP tersebut.
Apalagi Rycko Menoza disebut memiliki kedekatan khusus dan akan menggandeng Wiyadi selaku kader internal PDIP sebagai pendampingnya dalam Pilkada Bandar Lampung 2020.
Dari informasi yang beredar, kader Partai Golkar itu akan menggandeng Wiyadi sebagai wakilnya.
• Rycko Menoza Akan Tata Kawasan Pesisir Bandar Lampung
• PDIP Tagih Surat Rekomendasi, Sudin: Jangan Hanya Ngomong Koalisi
• PDIP Panggil Seluruh Balon Kepala Daerah di Lampung, Bahas Apa Ya?
• Resmi Berpasangan dengan Fritz, Anna: Banteng Metro Siap Bertransformasi
Wiyadi sendiri merupakan ketua DPC PDIP Bandar Lampung.
Namun belum diketahui alasan Rycko Menoza tidak menghadiri acara yang digelar di kantor DPD PDIP Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung itu.
Saat dikonfirmasi, putra Duta Besar Indonesia untuk Kroasia Sjachroedin ZP itu tidak hadir karena sedang ada kegiatan lain yang tidak dapat ditunda.
“Saya ada kegiatan lain di Bandar Lampung yang sudah diagendakan lama. Saya sudah izin ke DPC melalui LO tidak hadir acara DPD PDIP,” ungkap Rycko kepada Tribunlampung.co.id via WhatsApp.
PDIP Tagih Surat Rekomendasi
DPD PDI Perjuangan Lampung menagih surat rekomendasi koalisi kepada seluruh bakal calon kepala daerah yang diusungnya.
Termasuk balon kepala daerah yang akan bertarung di Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Lampung Timur.
Pasalnya, di beberapa kabupaten/kota tersebut PDI Perjuangan masih membutuhkan satu kursi untuk tambahan untuk berkompetisi di ajang Pilkada Serentak 2020.
Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung Sudin menegaskan, balon kepala daerah yang ingin diusung PDI Perjuangan tidak bisa asal klaim sudah menjalin koalisi dengan partai lain.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada balon kepala daerah untuk menunjukkan surat rekomendasi koalisi.
Hal itu demi memantapkan DPD PDIP dalam mengeluarkan rekomendasi bagi balon yang akan diusung.