Tribun Tulangbawang Barat

Disnakertrans Ingatkan Perusahaan untuk Terapkan UMK 2020

Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) di-warning untuk menerapkan Upah Minimum Kabupaten.

Shutterstock
Ilustrasi - Disnakertrans Ingatkan Perusahaan untuk Terapkan UMK 2020 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PANARAGAN - Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) di-warning untuk menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah diputuskan Gubernur Lampung terhitung Januari 2020.

Kepala Disnakertrans Tubaba, Rudi Riansyah, mengatakan, dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor: G/803/V.07/HK/2019 tanggal 21 November 2019, tentang Penetapan UMK Tubaba tahun 2020, UMK Tubaba ditetapkan sebesar Rp 2.472.144,09.

"Ketetapan itu kan berlaku mulai 1 Januari 2020. Jadi perusahaan yang beroperasi di Tubaba wajib menerapkannya," ungkap Rudi, Jumat (28/2/2020).

Disnakertrans Tubaba telah melayangkan surat edaran perihal UMK Tubaba tahun 2020 kepada seluruh perusahaan yang didalamnya dilampirkan SK Gubernur.

"Memang ada dua kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan karyawan. Tapi tentu kepentingan itu jangan sampai saling merugikan satu sama lain, tetapi bisa saling menguntungkan," paparnya.

FSBKU Lampung Tolak Wacana Penghapusan UMK, Sebut Akan Merugikan Buruh

Belum Ada Penolakan Besaran UMK di Lampung Utara

Pria Karang Umpu Diringkus Saat Nyabu di Rumah, Polisi Amankan Bong hingga Puluhan Bungkus Klip Sabu

Bos Rongsokan Lapor ke Propam Polda, Diduga Jadi Korban Salah Tangkap Polisi

Dia mengatakan, dalam hukum ekonomi, perusahaan diuntungkan dengan kerja para karyawan.

Sebaliknya, karyawan juga diuntungkan dengan upah atau gaji yang layak sesuai pekerjaan yang dia laksanakan di perusahaan tempat dia bekerja.

Karenanya, Rudi menegaskan, jika perusahaan tidak mengindahkan SK gubernur dan surat edaran pemerintah daerah terkait ketetapan UMK itu, maka pemkab akan memberikan sanksi sesuai yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Sanksi yang bisa diberikan mulai dari teguran hingga penutupan perusahaan," bebernya.

Rudi juga mengimbau kepada para pekerja agar segera melapor jika perusahaan tempatnya bekerja memberikan upah yang tidak sesuai dengan besaran UMK tahun 2020 atau jauh di bawah UMK yang telah ditetapkan pemerintah sejak Januari 2020.

Halaman
123
Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved