Wagub Lampung Instruksikan Pemkab Tanggamus Percepat Upaya Penanganan Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Pemkab Tanggamus diinstruksikan untuk lakukan upaya percepatan penanganan Covid-19 oleh Pemprov Lampung.

Hal itu disampaikan lewat telekonfrensi antara Sekda Tanggamus Hamid H Lubis dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim atau biasa dikenal Nunik.

Beberapa hal yang dibahas untuk tindakan segera yakni, pertama, mengutamakan anggaran yang telah ada untuk kegiatan mempercepat penanganan Covid-19.

"Lakukan kegiatan dan alokasi anggaran melalui revisi anggaran di daerah, seperti pengadaan barang jasa untuk mendukung pengadaan alat kesehatan, mempermudah pertumbuhan ekonomi," kata Nunik dalam telekonfrensi, Kamis (26/3/2020).

• Paket Belum Lelang, Kontraktor Proyek RSUD Pesawaran Temui Kadiskes dan PPK

• Kisah Warga Lampung Selatan Jual Mobil untuk Beli Masker, Bantu Tenaga Medis Tangani Covid-19

• Kronologi Pasien 03 Terjangkit Virus Corona, Terpapar oleh Orang Asing yang Datang ke Lampung

• UPDATE Lampung 3 Pasien Positif Corona, Total 893 Kasus di Indonesia

Untuk alat penanganan Covid-19 harus sesuai standar Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan.

Kemenkes juga sudah mengeluarkan peraturan terkait penggunaan DAK kesehatan, baik fisik maupun nonfisik.

"Pendanaan untuk gugus tugas daerah dibebankan kepada APBD," kata Nunik.

Pendanaan tersebut, kata Nunik, diambil dari pengeluaran yang belum digunakan.

"Sisanya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan tidak mesti menunggu tersedia dulu," jelasnya.

"Bisa dimasukan ke pengeluaran langsung pada belanja tidak terduga," imbuhnya.

Pengguna dana juga bisa menggunakan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan dana insentif daerah.

Nunik juga menginstruksikan, agar pemkab segera menerbitkan surat pesanan yang ditujukan untuk penanganan Covid-19, seperti pengadaan barang dan jasa.

"Semua dilakukan oleh PPK I, tidak melibatkan pejabat pengadaan atau kelompok agar lebih cepat," tegasnya.

Nunik juga meminta agar mengurangi diskusi yang berkepanjangan untuk pengadaan barang dan jasa peralatan penanganan Covid-19.