Pilkada Serentak 2020

KPU Lampung Tunggu Surat Edaran dari KPU RI Terkait Anggaran dalam Penundaan Pilkada

Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami tak membantah terkait sisa anggaran tersebut. Ia mengaku siap mengikuti apapun kebijakan KPU RI.

Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama
Ilustrasi Komisioner KPU Lampung - KPU Lampung Tunggu Surat Edaran dari KPU RI Terkait Anggaran dalam Penundaan Pilkada 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Pilkada Serentak 2020 dikabarkan akan ditunda selama satu tahun hingga 2021 dikarenakan kondisi kurang kondusif akibat wabah Corona (Covid-19).

Jika demikian, artinya masih banyak sisa-sisa anggaran untuk Pilkada 2020 di masing-masing penyelenggara tingkat daerah.

Untuk itu, penyelenggara pilkada harus mengembalikan sisa anggaran tersebut agar dapat teralokasi sebagaimana mestinya.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami tak membantah terkait sisa anggaran tersebut.

Ia mengaku siap mengikuti apapun kebijakan KPU RI terkait anggaran dalam penundaan Pilkada tahun ini.

KPU Siapkan Opsi Pilkada Serentak Ditunda Sampai 2021, Pengamat Sebut Presiden Harus Siapkan Perppu

Ikuti Instruksi KPU RI, KPU Bandar Lampung Akan Nonaktifkan Badan Adhoc PPK

7 ASN di 8 Kabupaten/Kota Dapat Sanksi dari KASN Jelang Pilkada Serentak 2020

4 Tahapan Pilkada Serentak 2020 Ditunda Akibat Corona, Golkar Lampung Tak Masalah

"Pada dasarnya kita siap melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pusat, Persoalan anggaran, kami juga menunggu kepastian seperti Surat Edaran dari KPU RI. Jika opsi penundaan dilakukan, pastinya terkait teknis penyusunan atau perubahan anggarannya diatur di sana,”ujar Erwan, Selasa, (31/3/2020).

Berdasarkan PKPU nomor 16 tahun 2019 tentang tahapan Pilkada, saat ini memasuki tahapan untuk penyerahan daftar penduduk potensial pemilih dan pemutakhiran data pemilih.

Selanjutnya, pengumuman pendaftaran pasangan calon dari parpol, dan masih banyak tahapan lain yang dilakukan hingga Penetapan calon terpilih.

Dalam mekanisme yang berjalan sesuai jadwal tahapan Pilkada, tentu beberapa tahap tersebut memiliki masing-masing anggaran yang tidak sedikit yang menjadi sisa anggaran saat ini.

Kendati demikian, Erwan menegaskan sampai saat ini belum ada kebijakan berapa lama waktu penundaan Pilkada.

Sejauh ini, kata dia, baru empat tahapan Pilkada yang ditunda oleh KPU RI sesuai Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Diantaranya, pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

"Semua informasi baru yang masuk sudah disampaikan ke masing-masing KPU kabupaten/kota. Pada prinsipnya kita menunggu, karena regulator itu berada di KPU RI," pungkasnya.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved