Dampak Covid-19, Presiden Jokowi Akan Ubah Hari Libur Idul Fitri Agar Warga Bisa Mudik Lebaran 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Mengantisipasi agar masyarakat dapat tetap mudik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan mengganti jadwal mudik Lebaran 2020 di hari libur nasional setelah Hari Raya Idul Fitri.

Hal itu diusulkan Presiden Jokowi untuk menenangkan masyarakat, yang berpotensi tak bisa mudik Lebaran 2020 di tengah wabah virus corona atau Covid-19.

"Saya melihat ini, untuk mudik ini, dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan," ujar Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas soal mudik melalui sambungan konferensi video, sebagaimana dilansir Kompas.com, Kamis (2/4/2020).

Ia juga mengusulkan nantinya, pada hari libur pengganti mudik itu, pemerintah akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur khusus mudik, sebagaimana dilaksanakan di kala mudik Lebaran.

Nantinya, pemerintah daerah bisa menggratiskan tempat-tempat wisata milik mereka, agar ramai dikunjungi masyarakat.

• Presiden Jokowi Akhirnya Buka Suara, Ungkap Alasan Tak Mau Lockdown dalam Tangani Virus Corona

• Hasil Modelling, Menteri Luhut Sebut Virus Corona Tak Mampu Bertahan di Cuaca Indonesia

• Niat Menggertak Berujung Tragis, Wanita Muda Alami Luka Bakar Serius Meninggal di Rumah Sakit

• Manfaatkan Wabah Virus Corona, Mahasiswi Terjerat Kasus Penipuan Jual Masker Murah Rp 28 Juta

"Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan, kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat," lanjut Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin menyebutkan, pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah (PP) terkait mudik Lebaran 2020.

PP itu akan mengatur pergerakan orang saat pulang kampung, untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

PP tersebut, kata dia, akan memperkuat imbauan pemerintah melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"PP-nya sedang dirumuskan mungkin dua hari lagi tentang masalah mudik itu," ujar Maruf Amin dalam konferensi pers melalui video conference, Selasa (31/3/2020).

"Tapi yang jelas, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik sebab risikonya besar sekali," lanjut dia.

Ia mengatakan, sebagaimana anjuran agama Islam bahwa saat melakukan sesuatu yang diyakini dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain adalah dilarang bahkan cenderung diharamkan.

Apalagi, saat ini pemerintah juga sudah meminta masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman.

Sehingga, warga wajib tidak melakukannya.

"Sesuatu yang wajib menurut agama dan diwajibkan oleh pemerintah itu menjadi kuat," kata dia.

Jokowi siapkan aturan mudik Lebaran 2020

Jokowi sebelumnya disebut tengah menyiapkan sejumlah aturan dan instruksi mengenai arus mudik Lebaran 2020.

Hal tersebut disiapkan guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam keterangannya pada Senin (30/3/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.

"Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukum pengaturan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah untuk mencegah persebaran Covid-19," kata Fadjroel.

Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi meminta semua elemen masyarakat agar tetap fokus pada pencegahan meluasnya Covid-19 dengan mengurangi mobilitas antar daerah.

Fadjroel juga mengimbau pada masyarakat yang sudah telanjur pulang kampung agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kesehatan.

"Dan bagi masyarakat yang telanjur mudik agar meningkatkan pengawasan, meningkatkan protokol kesehatan, tetapi tidak melakukan screening secara berlebihan," kata Fadjroel.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa keselamatan rakyat merupakan hal utama yang diupayakan pemerintah di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Artinya, keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah memimpin rapat terbatas terkait mudik Lebaran 2020.

Jokowi menyebut banyak masyarakat yang mudik lebih awal sebagai dampak Covid-19.

Setidaknya, sudah ada 14 ribu orang dari wilayah Jabodetabek yang sudah pulang ke kampung halamannya menggunakan bus dalam delapan hari terakhir.

Jumlah itu belum termasuk arus mudik yang menggunakan transportasi massal lainya, seperti kereta api, kapal laut, pesawat, serta mobil pribadi.

Para warga yang mudik itu rata-rata adalah pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian.

"Mereka terpaksa pulang kampung karena penghasilan turun sangat drastis atau bahkan hilang," kata Presiden Jokowi.

Jokowi pun meminta jajarannya merumuskan langkah yang lebih tegas untuk mencegah lebih banyak warga yang mudik.

Ia menilai imbauan yang selama ini sudah disampaikan para pejabat daerah dan tokoh belum cukup.

1.790 kasus

Pemerintah menyatakan bahwa kasus Covid-19 masih bertambah sejak sebulan yang lalu, saat kasus pasien positif virus corona pertama diumumkan ada di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Hingga Kamis (2/4/2020) pukul 12.00 WIB, total ada 1.790 kasus Covid-19 di Indonesia.

Jumlah ini bertambah 113 pasien dalam 24 jam terakhir.

Hal ini dinyatakan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Kamis sore.

"Ada penambahan kasus konfirmasi positif yang baru sebanyak 113 orang, sehingga jumlah total ada 1.790 kasus positif akumulatif," ujar Achmad Yurianto, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Selain itu, Yurianto juga menyatakan bahwa ada penambahan 9 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh.

Dengan demikian, total pasien sembuh ada 112 orang.

Kemudian, pemerintah juga menyatakan bahwa ada penambahan 13 pasien meninggal dunia.

Total ada 170 pasien meninggal dunia setelah sebelumnya dinyatakan positif virus corona.

"Ada laporan kematian dari pasien konfirmasi positif sebanyak 13 orang, sehingga jumlah total kematian ada 170 orang," ujar Yurianto.

Penambahan dari 5 provinsi

Data pemerintah memperlihatkan bahwa 113 kasus baru tersebar dari 5 provinsi.

Provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Riau.

DKI Jakarta mencatat kasus baru tertinggi dengan 80 pasien.

Angka ini membuat pasien Covid-19 di DKI Jakarta ada 897 orang.

Penambahan kasus baru yang cukup tinggi tercatat ada di Jawa Barat dengan 15 pasien.

Banten juga mencatat penambahan kasus signifikan dengan 8 pasien.

Data kasus baru:

1. DKI Jakarta: 80 kasus baru

2. Jawa Barat: 15 kasus baru

3. Banten: 8 kasus baru

4. Sumatera Selatan: 6 kasus baru

5. Riau: 4 kasus baru

Total: 113 kasus baru

Faktor cuaca

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, virus corona tak kuat bertahan di cuaca Indonesia.

Hal itu lantaran cuaca di Indonesia cenderung panas.

Luhut Pandjaitan menyampaikan hal tersebut seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).

"Dari hasil modelling kita yang ada, cuaca Indonesia, ekuator ini yang panas dan juga itu untuk Covid-19 ini enggak kuat," kata Luhut Pandjaitan, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Meski demikian, Luhut mengatakan, bukan berarti masyarakat Indonesia tak memberlakukan aturan jaga jarak karena diuntungkan faktor geografis dalam menghadapi wabah virus corona atau Covid-19.

Ia mengatakan, kedisiplinan untuk menjalankan aturan jaga jarak, menghindari kerumunan, dan tetap beraktivitas di rumah, tetap wajib dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

Ia mengatakan, jika masyarakat tak disiplin menjalankan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), wabah Covid-19 di Indonesia tak akan selesai.

"Kalau tadi jaga jarak tidak dilakukan itu juga jadi tidak berarti."

"Sekarang ini tinggal tergantung kita, kita mau bagaimana semua."

"Dengan menjaga jarak itu, itu akan sangat membantu," tutur Luhut Pandjaitan.

"Karena dari hasil studi dengan modelling yang dibuat baik oleh teman-teman di UI, di UGM, di ITB, di BSSN, itu semua menyimpulkan bahwa jaga jarak sangat penting kalau kita mau selesaikan ini," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik" dan Jokowi Akan Terbitkan Perpres dan Inpres Atur Mudik Lebaran 2020.

Presiden Jokowi mengusulkan mengganti jadwal mudik Lebaran 2020 di hari libur nasional setelah Hari Raya Idul Fitri akibat wabah virus corona atau Covid-19. (Kompas.com)