Presiden Jokowi Instruksikan Memperketat Isolasi ODP dan PDP di Jawa Timur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan diminta menjadikan Jawa Timur sebagai prioritas.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Rabu (27/5/2020).

Menurut Presiden Jokowi, Jawa Timur menjadi prioritas lantaran masih tingginya kasus Covid-19 di sana.

"Di Jawa, terutama agar dibantu diberikan dukungan penuh untuk Provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan persiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit daruratnya," ujar Presiden Jokowi, Rabu (27/5/2020).

"Ini Pak Menteri Kesehatan juga Ketua Gugus Tugas betul-betul saya minta. Jawa timur menjadi perhatian," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan memasifkan tes Covid-19 serta pelacakan orang dalam pemantauan (ODP) serta pasien dalam pengawasan (PDP).

Selain itu, Presiden Jokowi menginstruksikan Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan memperketat isolasi para ODP dan PDP yang terjaring.

"Yang berkaitan dengan percepatan pengujian sampel, pelacakan untuk yang terpapar di Jawa Timur betul-betul dilaksanakan langkah-langkah pengendalian," ujar Presiden Jokowi.

"Termasuk juga provinsi lain di luar Jawa yang penambahannya cukup tinggi, yaitu di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, di Papua, dan NTB," lanjut Presiden Jokowi.

Daftar 25 kabupaten/kota jalani New Normal

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, personel TNI dan Polri akan dikerahkan di 4 provinsi dan 25 Kabupaten/Kota.

Personel TNI/Polri tersebut akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus corona.

Gelar pasukan ini dilakukan dalam rangka persiapan menuju New Normal atau tatanan kehidupan baru.

"Hari ini telah dimulai TNI/Polri polri menggelar pasukan dan aparat di 4 provinsi dan 25 Kabupaten/Kota," kata Presiden Jokowi, saat meninjau persiapan New Normal, di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).

Presiden Jokowi ingin masyarakat bisa beraktivitas secara produktif, namun terhindar dari Covid-19.

Kepala Negara merinci 4 provinsi yang dimaksud, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo.

Sementara, daftar 25 Kabupaten/Kota yang dimaksud berdasarkan data dari biro pers sekretariat presiden adalah sebagai berikut:

1. Kota Pekanbaru

2. Kota Dumai

3. Kabupaten Kampar

4. Kabupaten Pelalawan

5. Kabupaten Siak

6. Kabupaten Bengkalis

7. Kota Palembang

8. Kota Prabumulih

9. Kota Tangerang

10. Kota Tangerang Selatan

11. Kabupaten Tangerang

12. Kota Tegal

13. Kota Surabaya

14. Kota Malang

15. Kota Batu

16. Kabupaten Sidoharjo

17. Kabupaten Gresik

18. Kabupaten Malang

19. Kota Palangkaraya

20. Kota Tarakan

21. Kota Banjarmasin

22. Kota Banjar Baru

23. Kabupaten Banjar

24. Kabupaten Barito Kuala

25. Kabupaten Buol

Siapkan 340 ribu personel TNI/Polri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan 340 ribu anggota TNI-Polri untuk awasi 1.800 titik keramaian dalam pelaksanaan New Normal.

Adapun, jumlah titik keramaian tersebut tersebar di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo serta 25 kabupaten/kota.

Pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilaksanakan mulai Selasa (26/5/2020).

Informasi mengenai ketentuan tersebut dikatakan langsung oleh Presiden Jokowi dalam konferensi pers pasca-kunjungan peninjauan persiapan pelaksanaan New Normal.

Tepatnya, di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa, (26/5/2020) pagi.

"Pagi hari ini saya datang ke Stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan," ujar Presiden Jokowi.

"Lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB," imbuh Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Rencananya, sebanyak 340 ribu anggota TNI-Polri akan dikerahkan untuk melakukan pengawasan di 1.800 titik objek keramaian.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Aziz.

Diharapkan kasus Covid-19 semakin melambat

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan keputusan tersebut dibuat agar pertumbuhan kasus Covid-19 atau corona di Indonesia semakin melambat.

"Kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNi dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran Covid semakin menurun." tegas Presiden Jokowi.

"Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah satu."

"Dan, kita harapkan semakin hari semakin turun dengan digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif," imbuh Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, kurva yang dimaksud  adalah dari metrik epidemiologi yang yang digunakan untuk menggambarkan penularan agen infeksi atau R0 (dibaca R-naught).

Saat ini, pemerintah tengah berupaya agar angka R0 di sejumlah wilayah berada di bawah satu.

Artinya, penularan dan pertumbuhan kasus Covid-19 atau corona di Indonesia diharapkan akan semakin melambat.

340 ribu anggota TNI-Polri akan dikerahkan untuk awasi 1.800 objek keramaian

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterlibatan TNI-Polri.

Diterangkan oleh Hadi, pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut akan menyasar pada objek-objek keramaian.

Di antaranya, mal, pasar, dan tempat pariwisata yang memungkinkan terjadinya kerumunan.

Hadi juga mengatakan untuk melaksanakan protokol kesehatan New Normal sebanyak 340 ribu anggota gabungan TNI-Polri akan dikerahkan.

Untuk tahap pertama, pendisiplinan yang akan dilaksanakan dengan kerja sama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Pendisiplinan akan dilakukan secara serentak di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo.

"Dari data yang ada, di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut," ujar Hadi.

"Yang kita laksanakan adalah pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat tetap menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan kita siapkan tempat mencuci tangan."

"Mudah-mudahan tahap pertama bisa berjalan dengan baik," lanjutnya.

Selain itu, kapasitas ruang publik atau tempat umum dikatakan Hadi juga akan dibatasi.

Misalnya, mal yang berkapasitas 1.000 akan dibatasi hanya 500.

Dengan kehadiran personel TNI-Polri di ruang publik, masyarakat diharapkan lebih tertib dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, kehidupan saat ini dikabarkan tak akan menjadi sama lagi setelah Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global.

Kini, muncul istilah New Normal.

Di mana, adanya gaya hidup baru yang tercipta bagi manusia untuk beradaptasi dengan pandemi corona.

Adapun, New Normal di Indonesia akan diterapkan menjadi kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan untuk menghadapi Covid-19 atau corona di Indonesia.

Penerapan New Normal diharapkan akan memulihkan roda ekonomi agar berjalan dengan normal setelah adanya KLB maupun PSBB yang sempat diberlakukan di beberapa wilayah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi: Ini Betul-betul Saya Minta, Jawa Timur Menjadi Perhatian.

Presiden Jokowi instruksikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan menjadikan Jawa Timur sebagai prioritas. (Kompas.com)