DPRD Bandar Lampung Minta Proses Belajar di Sekolah Diselaraskan dengan Data Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyikapi New Normal di lingkungan pendidikan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung meminta agar proses kegiatan belajar mengajar (KBM) agar dapat diselaraskan dengan kondisi daerah terhadap perkembangan Covid-19.

"Karena tren yang terinfeksi Covid-19 masih tinggi di Bandar Lampung, saya secara pribadi mengimbau apabila pandemi ini masih belum teratasi dan penderita Covid-19 masih tinggi agar sekiranya belajar di sekolah jangan dulu dilaksanakan," ujar Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Darma Setiawan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (30/5/2020).

Menurutnya, hal tersebut merujuk kepada fungsi dan peranan anak sebagai penerus bangsa.

"Karena kita mengetahui bahwa anak itu adalah tunas bangsa dan aset bangsa yang harus diselamatkan," jelasnya.

Ia juga menambahkan alasan yang demikian karena melihat banyaknya kekhawatiran orangtua bila proses KBM dilaksanakan dalm situasi yang saat ini.

• 12 Pasien Positif Corona di Lampung Dinyatakan Sembuh Covid-19, 3 Orang Asal Bandar Lampung

• Warga Mesuji Ditangkap Polisi karena Mencuri di Pringsewu, Alasannya Mengharukan

• Pemkab Tubaba Siapkan Format New Normal Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah

• Komisi V DPRD Lampung Soroti Kebijakan Pengaktifan Kembali Proses Belajar Mengajar di Sekolah

"Dinamika yang berkembang di orangtua murid banyak yang menolak KBM dengan tatap muka pada saat pandemi Covid-19," tandasnya.

Karena itu, diakhir pesan, ia menuturkan bahwa kebijakan KBM yang dilaksanakan dengan aman yang selanjutnya harus lebih diprioritaskan.

Komisi V DPRD Lampung Soroti Kebijakan Pengaktifan Kembali Proses Belajar Mengajar di Sekolah

Komisi V DPRD Lampung menyoroti kebijakan pemerintah terkait wacana proses belajar mengajar yang akan diaktifkan kembali di Sekolah.

Memasuki era New Normal sejumlah kebijakan baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan mulai dibahas.

Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan kebijakan tersebut banyak positif dan negatifnya untuk diterapkan, tak terkecuali di bidang pendidikan.

Menurutnya, pemerintah harus betul-betul mengkaji dengan baik jika pendidikan akan diaktifkan kembali.

Karena, bisa jadi banyak masyarakat yang resah dengan pengaktifan belajar kembali di Sekolah.

"Memang ada positif dan negatifnya, tapi saya kira harus melalui kajian-kajian yang memang harus dipertanggungjawabkan dan nanti kita (Komisi V) akan lihat seperti apa," jelas Yanuar kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (30/5/2020).

"Misalnya orangtua keberatan, Dinas Pendidikan harus menyiapkan standar protokolnya. Kami akan tinjau apakah itu sudah sesuai standar," tandasnya.