Istri Legislator Tanggamus Takut dan Kaget Dapat Bansos, Umayah: Soalnya Saya Golongan Mampu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Gara-gara pandemi Covid-19, pemerintah pusat maupun daerah meluncurkan berbagai program bantuan kepada masyarakat.

Termasuk Kementerian Sosial yang menyalurkan program bernama Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga terdampak.

Penerima BST merujuk pada daftar warga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di dalamnya, terdata warga tidak mampu.

Namun di beberapa daerah, ada warga mampu yang terdata sebagai penerima bantuan.

Ini juga terjadi di Tanggamus, di mana warga bernama Umayah, istri anggota DPRD Tanggamus Irsi Jaya, terdata sebagai penerima BST dari Kemensos.

Merasa warga mampu, Umayah kaget sekaligus takut namanya terdata sebagai penerima BST.

Seperti apa ceritanya, berikut Wawancara Eksklusif Tribun Lampung dengan Umayah.

Bagaimana awalnya nama Anda bisa terdata sebagai penerima BST?

Waktu itu ada petugas khusus tingkat RT datang kasih undangan untuk mengambil bantuan.

Terus saya jadi takut. Sebab, selama ini ada orang mampu tapi terima bantuan. Tapi orang susah, malah tidak dapat.

Apa yang Anda pikirkan saat menerima undangan pengambilan BST tersebut?

Takut, soalnya saya termasuk golongan mampu. Tapi, kenapa terima bantuan?

Khawatir dinilai negatif oleh masyarakat dan jadi masalah nantinya. Kenapa orang mampu, mau terima bantuan?

Belum lagi, ada anggapan bahwa ada permainan untuk menentukan penerima bantuan.

Saya tidak mau dituduh terlibat permainan itu dan anggapan lainnya yang nanti muncul di mata masyarakat.

Kemudian, apa yang Anda lakukan saat itu?

Saya telepon suami. Kebetulan saat itu suami tidak ada di rumah.

Saya beritahu bahwa kami menerima bantuan sosial. Akhirnya, sampai suami saya tiba di rumah, kami bingung, kenapa bisa dapat bantuan?

Apa yang selanjutnya Anda dan suami lakukan?

Kami menghubungi pihak Kecamatan Pulau Panggung.

Kami ceritakan bahwa kami terima undangan untuk BST dan bertanya apakah itu tidak salah atau benar. Dan solusinya bagaimana kalau itu salah.

Apa jawaban dari pihak Kecamatan Pulau Panggung saat itu?

Pihak kecamatan menjelaskan bahwa bantuan itu tidak bisa ditolak.

Apalagi, sudah ada undangannya. Pilihannya, mau diambil atau tidak.

Selanjutnya, apa yang Anda dan suami lakukan setelah mendapat jawaban dari pihak kecamatan?

Kami sepakat tidak akan mengambil bantuan itu, sambil konsultasi ke berbagai pihak.

Termasuk suami sampai bertanya ke bupati.

Kesimpulannya, ada kesalahan di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Tapi, siapa yang melakukannya?

Sebab, kalau itu hasil pendataan, tentunya bisa dilihat apakah saya orang mampu atau tidak mampu.

Waktu itu akhirnya kami membiarkan saja undangan itu dan tidak mau mengambil bantuan.

Sampai ada warga yang datang dan minta tolong karena mereka mengalami musibah.

Itulah yang akhirnya jadi alasan kami coba mengambil BST itu.

Selanjutnya bagaimana?

Kami bermaksud mengambil bantuan dan nantinya kami berikan kepada warga yang datang karena anaknya mengalami kecelakaan di luar Lampung.

Warga itu belum bisa jenguk anaknya karena kesulitan uang.

Kami konsultasi ke pihak Pekon Gunung Meraksa tempat kami tinggal dan ke pihak kecamatan soal rencana itu. Dan akhirnya itu disetujui.

Berapa jumlah BST yang Anda ambil?

Uang BST Rp 600 ribu dari pencairan tahap pertama.

Setelah kami ambil, malamnya langsung kami serahkan kepada Mariati, orangtua dari Rif'an Sehlani, warga Pekon Batu Bedil yang mengalami kecelakaan di Bangka Belitung.

Mengenai BST tahap kedua, apa rencana Anda selanjutnya?

Saya sudah mengirim surat pernyataan ke pekon untuk menolak bantuan tersebut. Dan minta agar bantuan itu jangan dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Surat itu kami buat bermaterai, dikirimkan ke pekon dan ditembusan ke kecamatan.

Supaya bantuan untuk kami tidak dicairkan lagi, karena sudah menyatakan menolak.

Itu sudah disahkan oleh pihak pekon dan kecamatan.

Mengapa menolak untuk BST selanjutnya?

Ingin memberi contoh kesadaran bagi masyarakat dari golongan mampu biar jangan menerima bantuan.

Sebab, masih banyak masyarakat kurang mampu yang berhak untuk terima bantuan. (tribunlampung.co.id/tri yulianto)