Ancaman Krusial Pilkada Serentak 2020 saat Pandemi Covid-19, Bawaslu: Awas, Politisasi Bansos

Tahapan kedua yang cukup krusial yakni coklit (pencocokan dan penelitian) pemilih pada 15 Juli-13 Agustus. Total ada 4.339.252 data yang harus dicocokkan petugas dengan mendatangi satu persatu rumah warga.

Kemudian, tahapan kampanye 26 September- 5 Desember. Kampanye pastinya melibatkan banyak orang.

Lalu, tahapan yang cukup krusial lainnya yakni pada pemungutan suara pada 9 Desember.

"Di setiap TPS harus menyediakan tempat cuci tangan, sarung tangan sekali pakai, serta petugas penyelenggara pilkada harus memakai APBD lengkap. Protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat dalam semua tahapan itu," katanya.

Saat ini KPU Lampung telah mengangkat 650 PPK dan TPS diperkirakan menjadi 10.675 unit. Karena pilkada digelar di tengah pandemi, komposisi penyelenggara pemilu bertambah signifikan.

Selain itu, seluruh tahapan pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan.

Untuk itu, dibutuhkan penambahan anggaran. KPU telah melakukan komunikasi dengan daerah-daerah yang menggelar pilkada. Rencananya akan ada dana dari APBD yang dibagikan kepada 8 daerah sebanyak Rp 32 miliar.

Polisi Awasi

Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU untuk menyukseskan pilkada 8 kabupaten/kota.

Polda telah membentuk satuan tugas (satgas) penegakkan hukum yang telah dikordinasikan dengan Dirkrimum hinggga satreskrim bekerja sama dengan panwascam.

Jika situasi memanas, kata Purwadi, ada satgas pendinginan.

Pihaknya juga telah mempetakan kerawanan TPS dengan 3 format yakni kurang rawan, rawan dan sangat rawan.

Untuk TPS kurang rawan ditempatkan 2 personel polisi dengan 8 TPS dan 16 linmas.

Daerah rawan dengan 2 polisi, 2 TPS dan 4 limnas. Daerah yang sangat rawan 2 polisi 1 TPS dan 2 linmas.

Sehingga menemukan format bahwa daerah yang kurang rawan sebanyak 10.566 dan rawan 83 dan sangat rawan 26 daerah dengan TPS 10.675.

Polda menyiapkan 39.781 personel untuk mengamankan pelaksanaan pilkada ini. Pihaknya juga sudah menyiapkan standar operasional prosedur bagi penyelenggara pemilu dan pengawas.(tribunlampung.co.id/byu)