KPK Benarkan Geledah 2 Kantor di Lampung Selatan, Plt Jubir: Kami Kumpulkan Alat Bukti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tim penyidik KPK datang ke Lampung Selatan untuk kumpulkan alat bukti.

Tim KPK mendatangi Kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin (14/7/2020) sore. Informasi yang Tribunlampung.co.id dapatkan, tim KPK berjumlah sekitar 7 orang mendatangi kantor orang nomor satu di Lampung Selatan tersebut, sekira pukul 14.15 WIB. Tim KPK juga sempat mendatangi Dinas PUPR Lampung Selatan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik KPK sedang melakukan pengumpulan alat bukti.

"Kami sedang kumpulkan alat bukti dengan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat," kata Ali Fikri, Senin, 13 Juli 2020.

Disingung kantor yang digeledah, Ali Fikri mengatakan, ada dua tempat.

"Di Kantor Bupati Lampung Selatan dan kantor Dinas PUPR Lampung Selatan," tandasnya.

• BREAKING NEWS Tim KPK Mendadak Datangi Kantor Bupati Lampung Selatan, Diduga Lakukan Penggeledahan

• Jembatan Permanen Penghubung 2 Kecamatan di Pringsewu Mulai Dibangun

• ABK Asal Lampung yang Tewas di Kapal China Belum Bisa Pulang, Polisi Ungkap Kendalanya

• Metro Masih Zona Kuning, DPRD Minta KBM Tatap Muka di Sekolah Ditunda

Pengembangan Kasus

Kembali ke Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan geledah Kantor Bupati Lampung Selatan.

Tim KPK mendatangi Kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin (14/7/2020) sore. Informasi yang Tribunlampung.co.id dapatkan, tim KPK berjumlah sekitar 7 orang mendatangi kantor orang nomor satu di Lampung Selatan tersebut, sekira pukul 14.15 WIB. Tim KPK juga sempat mendatangi Dinas PUPR Lampung Selatan.

Saat dikonfirmasi, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan, kedatangan tim KPK ke Lampung Selatan.

Ali Fikri mengatakan, saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terkait pengembangan perkara dugaan suap perkara Zainudin Hasan.

"Terutama perkara yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur di Lamsel yang sebelumnya KPK telah pula menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dan perkaranya telah berkuatan hukum tetap di antaranya Zainudin Hasan dkk," katanya, Senin 13 Juli 2020.

Dijaga Ketat

Hingga Senin (6/7/2020) sore, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih berada di Kantor Bupati Lampung Selatan.

Informasi yang Tribunlampung.co.id dapatkan, tim KPK yang berjumlah sekitar 7 orang datang didampingi kepolisian dari Polres Lampung Selatan.

Tak hanya kantor bupati, Tim KPK juga terlihat memasuki ruang sekretaris kabupaten (sekkab) dan kantor Dinas PUPR Lamsel.

Petugas kepolisian juga terlihat menjaga pintu utama kantor bupati, dari dalam ruangan.

Pintu depan Kantor Bupati Lampung Selatan ditutup.

Hanya terlihat beberapa ASN yang hendak pulang kantor keluar dari pintu.

Sejauh ini, belum ada penjelasan dari pihak Pemkab Lampung Selatan terkait dengan kedatangan tim KPK sore ini.

Beberapa pejabat pemkab Lampung Selatan yang sempat keluar dari kantor bupati, enggan memberikan keterangan.

Tim KPK Mendadak Datang

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diinformasikan mendatangi Kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin (14/7/2020).

Informasi yang Tribunlampung.co.id dapatkan, tim KPK berjumlah sekitar 7 orang mendatangi kantor orang nomor satu di Lampung Selatan tersebut, sekira pukul 14.15 WIB.

Tim KPK juga sempat mendatangi Dinas PUPR Lampung Selatan.

Saat ini, tim KPK yang menggunakan 1 mobil, masih berada di Kantor Bupati Lampung Selatan.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Lampung Selatan terkait kedatangan tim KPK ke Kantor Bupati Lampung Selatan.

Para awak media saat ini masih menunggu di depan kantor bupati.

Sejauh ini, masih belum diketahui, kedatangan tim dari komisi anti ruswah ini dalam rangka apa.

Informasi yang dihimpun, tim KPK sedang melakukan penggeledahan.

Kena OTT KPK, Bupati Ismunandar Bawa Buku Tabungan Rp 4,8 Miliar

Kasus lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Deky Aryanto selaku rekanan yang juga tersangka pemberi suap kepada Bupati Kutai Timur Ismunandar, Sabtu (4/7/2020).

Seusai menjalani pemeriksaan, Deky menghuni sel tahanan Polres Metro Jakarta Pusat.

Pemeriksaan terhadap Deky merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar beserta istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih, yang menjabat ketua DPRD di kabupaten yang sama.

Penangkapan berlangsung saat Ismunandar dan Encek berada di sebuah restoran di Jakarta, Kamis (2/7/2020) sekitar pukul 18.45 WIB.

Keduanya berstatus tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur 2019-2020.

Selain suami istri bupati dan ketua DPRD, komisi antirasuah juga menetapkan status tersangka penerima suap terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Suriansyah, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aswandini.

Sementara untuk pemberi suap, ditetapkan pula Aditya Maharani sebagai tersangka, selain Deky.

Kini, KPK tengah menelusuri mengapa Ismunandar membawa buku tabungan bersaldo Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.

Demikian pula asal muasal uang yang tersimpan di deposito dan tabungan tersebut.

"Hari ini, Sabtu pukul 10.45 WITA, DA (Deky Aryanto) dibawa ke Jakarta. Sekira pukul 12.30 WIB telah tiba di kantor KPK untuk proses lebih lanjut. Tersangka langsung menjalani pemeriksaan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu.

Selesai diperiksa, tersangka Deky dibawa ke Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat untuk ditahan, sekaligus menjalani isolasi mandiri guna memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait peran Deky selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai Timur yang diduga sebagai pemberi uang sebesar Rp 2,1 miliar kepada Ismunandar.

Pemberian uang diduga dilakukan melalui Kepala BPKAD Suriansyah dan Kepala Bapenda Musyaffa.

Dalam OTT, petugas KPK menemukan uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp 1,2 miliar.

Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena Ismunandar selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk tidak mengalami pemotongan.

Sementara Encek selaku ketua DPRD diduga melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang pekerjaan proyek di pemkab setempat.

Musyaffa selaku orang kepercayaan bupati juga diduga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Disdik dan Dinas PU KutaiTimur.

Sementara Suriansyah selaku kepala BPKAD diduga mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10 persen dari jumlah pencairan.

Selanjutnya, Aswandini selaku kepala Dinas PU diduga mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.

Buku tabungan dan sertifikat deposito yang disita dinilai tidak wajar dan di luar kebiasaan. Sebab, tersangka Ismunandar membawa barang bukti berupa uang miliaran rupiah itu ke ruang publik. Karena itulah, penyidik KPK berupaya mendalami sumber uang tersebut.

“Setidaknya dalam hal kewajaran, buat apa berangkat jauh-jauh menyiapkan semua buku tabungan,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto.

KPK menduga buku tabungan berisi saldo miliaran rupiah itu merupakan hasil setoran dari Musyaffa. Sedangkan Musyaffa diduga menerima hadiah bersama-sama tersangka lain dari sejumlah rekanan proyek.

Untuk mengungkapnya, KPK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK).

“Nanti akan dilengkapi laporan PPATK, LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dan hasil penyidikan lebih lanjut. Kami sampaikan nanti berapa belanja modal di daerah Kutai Timur ini,” jelas Karyoto.

KPK menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Penyelidikan akan dikembangkan ke proyek-proyek lainnya di kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur itu.

TONTON JUGA:

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diinformasikan mendatangi Kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin (14/7/2020). Informasi yang Tribunlampung.co.id dapatkan, tim KPK berjumlah sekitar 7 orang mendatangi kantor orang nomor satu di Lampung Selatan tersebut, sekira pukul 14.15 WIB. Tim KPK juga sempat mendatangi Dinas PUPR Lampung Selatan.(Tribunlampung.co.id/Dedi Sutomo)