Bawaslu Kota Metro Buka Pengaduan Masyarakat, Mulai dari Netralitas ASN hingga Politik Uang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro mengaku siap menerima laporan pengaduan masyarakat terkait netralitas ASN hingga black campaign (kampanye hitam).

"Netralitas ASN, black campaign seperti fitnah, hoaks, bahkan SARA itu jelas dilarang, dan yang tidak kalah penting juga soal money politic (politik uang)."

"Karena kami (Bawaslu) ini kan terbatas, maka kami buka kanal laporan," ujar Ketua Bawaslu Metro Mujib, Minggu (19/7/2020).

Dijelaskannya, masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran melalui www.metro.bawaslu.go.id atau melalui media sosial Instagram @bawaslu_kotametro dan Facebook Bawaslu Metro.

Ia menambahkan ada dua sanksi untuk pelanggaran yakni administratif dan pidana.

Berkaitan pelanggaran ASN, pihaknya akan menindaklanjuti temuan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran.

• Pilkada Metro 2020, Bawaslu Ingatkan ASN untuk Netral dan Bijak Gunakan Medsos

• Bawaslu Metro Tidak Temukan Pelanggaran 14 ASN Terkait Dukungan Balon Independen

• Firmansyah 26 Ribu Dukungan TMS, Ike Edwin 20 Ribu

• KPU Belum Menerima Pencairan Dana Pilkada dari Pemkot Bandar Lampung

Kemudian merekomendasi penjatuhan sanksi kepada KASN.

"Terkait pidana, kita ada Gakumdu. Tapi, yang sering jadi persoalan, pelapor tidak mencantumkan identitas yang jelas. Nah, makanya kita minta, pelapor identitasnya jelas, buktinya juga ada, maka kita siap tindaklanjuti," tuntasnya.

Netralitas ASN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya pada Pilkada Serentak 2020.

Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib mengatakan, netralitas yang harus diemban ASN termasuk dalam penggunaan media sosial (medsos).

Karena itu, Bawaslu meminta ASN bijak dalam menggunakan medsos terutama di Pilkada Metro 2020.

"Jadi melalui Facebook, Twitter, maupun Instagram atau medsos lainnya. ASN harus bersikap netral dalam kontestasi politik."

"Bahkan, jika memberikan komentar atau tanda suka (like) dalam unggahan tim kampanye maupun calon," kata Mujib, Minggu (19/7/2020).

Mujib mengatakan, hal tersebut bisa dinilai sebagai bentuk dukungan, karena Bawaslu tidak bekerja sendiri, tetapi juga menerima aduan dari masyarakat.

"Hal seperti itu dapat diadukan sebagai bentuk dukungan untuk calon kepala daerah," tandasnya.