Tribun Bandar Lampung

Mitra Bentala Tolak Rencana Revisi Perda RZWP3K oleh DPRD Lampung, 'Ada Apa?'

Secara substansi perda tersebut dinilai Mashabi cukup mengakomodir urusan lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat pesisir.

Dokumentasi Mitra Bentala
Ilustrasi - Direktur Eksekutif Mitra Bentala Mashabi. Mitra Bentala Tolak Rencana Revisi Perda RZWP3K oleh DPRD Lampung, 'Ada Apa?' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Penolakan rencana revisi Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lampung (RZWP3K) Nomor 1 Tahun 2018 tak hanya disuarakan Fraksi Nasdem di DPRD Lampung, tapi juga Mitra Bentala.

Lembaga yang konsen terhadap persoalan pesisir dan pulau-pulau kecil ini penuh dengan tanda tanya atas inisiatif DPRD Lampung untuk merevisi perda tersebut.

"Alasan penolakan didasari bahwa perda yang telah diterbitkan dan disahkan pada tahun 2018 baru seumur jagung, belum secara maksimal diimplementasikan, jadi belum tahu efektifitas dalam implementasinya," ungkap Direktur Eksekutif Mitra Bentala Mashabi dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Sabtu (15/8/2020).

Secara substansi perda tersebut dinilai Mashabi cukup mengakomodir urusan lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat pesisir.

Prakiraan Cuaca Lampung, Sabtu, 15 Agustus 2020, 5 Daerah Potensi Hujan di Pagi Hari

Jawaban Artis Vernita Syabila saat Disebut Pernah Minta Job ke Koordinator Muncikari

Terungkap, Artis Vernita Syabila Minta Job ke Koordinator Muncikari via Chatting

Tingkat Penyebaran Covid-19 di Lampung 25,79 Persen, Melebihi Angka Nasional

"Menjadi tanda tanya besar adalah apa urgensinya tiba-tiba muncul inisiatif DPRD untuk merevisinya," papar Mashabi.

Perlu diingatkan bahwa secara prosedur untuk merevisi sebuah regulasi semacam perda harus memenuhi beberapa kriteria sehingga layak untuk ditinjau ulang atau direvisi.

"Melihat beberapa hal ketentuan yang ada, maka belum layak untuk dilakukannya revisi," tutur Mashabi.

Mitra Bentala justru mendorong agar Perda RZWKP3K ini diimpelementasikan secara sungguh-sungguh.

Karena, menurut Mashabi, sejak diterbitkan belum terlihat penerapannya secara tegas dan konsisten.

"Seperti contoh 2 tahun terakhir ini persoalan tambang pasir laut terus berlangsung dan tidak ada tindakan tegas dari penegak hukum maupun pemerintah," beber Mashabi.

Menurut Mashabi, perlu diingatkan bahwa di perda ini secara substansi disebutkan tidak ada lagi aktivitas tambang pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Lampung.

"Inisiatif yang tidak populer oleh DPRD ini justru menjadi pertanyaan besar di masyarakat, aneh, ada apa, dan apa maksudnya," tandas Mashabi.(Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved