Pemprov Mengharapkan Peran Serta Pustakawan Tingkatkan Minat Baca Masyarakat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar kegiatan seminar pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca.

Dengan tema "membangun masyarakat cerdas melalui budaya literasi berbasis inklusi sosial".

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Ferynia saat menyampaikan sambutannya dihadapan peserta di Gedung Pusiban, Senin (24/8/2020) mengatakan sangatlah penting kehadiran pustakawan di tengah masyarakat.

Dengan harapan adanya para pustakawan ini untuk berperan serta dalam meningkatkan inklusi sosial.

"Diminta untuk pustakawan bisa mensinergikan program inklusi sosial ini dan bisa mendekatkan akses informasi sehingga minat baca bisa meningkat," katanya

Ada 6 dimensi yang harus dikuasi oleh masyarakat sehingga bisa menjadi berdaya saing dan berkualitas serta berdaya guna.

Pertama literasi baca tulis, literasi numeris, sains, finansial, digital, budaya dan kewargaan.

Sampai saat ini memang literasi baca tulis di Provinsi Lampung memiliki tantangan yang tidak ringan.

Dari indeks aktifitas literasi membaca pada 2019 dari Kemendikbud menempatkan Provinsi Lampung dengan skor 30,59 atau peringkat ke 5 terendah.

Setelah Papua, Papua Barat, Kalbar, NTB (Nusa Tenggara Barat), lalu Provinsi Lampung.

"Saya yakin tantangan ini menjadi peluang dan kerjasama," katanya

Diharapkan kepada perpusnas, Pemprov Lampung serta pihak pemkab, pustakawan dan penggiat literasi serta masyarakat Lampung untuk bersatu.

Melalui pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca dan tercantum pada UU 43 tahun 2007.

Bahwa peran pustakawan sangat penting dalam meningkatkan SDM dan dalam peraturan perundang-undangan masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan.

Serta mendayagunakan fasilitas perpustakaan dan hal ini berlaku juga untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial.

Termasuk juga masyarakat terpencil dan terisolasi, untuk bisa menjadi gemar membaca.

Karena perpustakaan sebagai tempat sumber informasi, memberdayakan masyarakat.

Serta memberikan manfaat dampak langsung dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Jadi dengan tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan implementasi dari undang undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan," katanya

Untuk menyediakan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Serta kebutuhan masyarakat dan diharapkan transformasi layanan perpustakaan layanan inklusi untuk memperkuat kualitas SDM.

Lalu melalui peningkatan literasi kreativitas sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.

Melalui pemberdayaan perpustakaan ini diharapkan untuk memperluas jangkauan perpustakaan dan mendekatkan akses informasi.

Hal ini untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan perpustakaan menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk mengakses satu sama lain.

Termasuk juga untuk proses pembelajaran diantara mereka, sehingga mendorong menjadikan produktif.

Diharapkan lembaga perpustakaan menjadi lembaga kreatif center.

"Sangat memperihatinkan anggaraan sekarang ini akibat Covid-19 maka dana diefesiensikan sampai tahun depan. Tapi saya minta jangan sampai menurun semangat kita," katanya

Inklusi sosial juga sudah dilakukan pada 9 kabupaten dengan 40 desa yang dibiayai oleh APBN dan APBD.

Pada acara tersebut dihadiri oleh pegiat taman baca, pustakawan, organisasi profesi perpustakaan hingga pegiat literasi.(tribunlampung.co.id/byu)