Anies, Ridwan Kamil, Sri Sultan Temui Mahasiswa, Gubernur Kalbar Mohon Presiden Cabut Omnibus Law
Melihat aksi -aksi ini sejumlah gubernur turun menemui para pendemo dengan berjanji menyampaikan aspirasi buruh dan mahasiswa terkait UU Omnibuslaw
Ridwan Kamil Akan Surati Jokowi dan DPR

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.
Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).
Ridwan Kamil sebelumnya sempat beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate.
Surat itu dikirimkan untuk mewakili suara para buruh.
"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden," tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
"Isinya menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," kata Emil.
Surat itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan perppu.
"Kedua, meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden," kata dia.
Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh mulai dari pasal-pasal omnibus law, masalah cuti, izin TKA, outsourcing, upah, dan lain sebagainya.
"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Gubernur.
Emil meminta supaya aksi berjalan dengan tertib tanpa adanya anarkistis.
"Isi suratnya disampaikan pimpinan buruh. Saya titip suarakan apa pun, tetapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum karena perjuangan buruh sudah sangat jelas, berkomitmen menyampaikan aspirasi tanpa anarki," jelas dia. Sumber Kompas.com dan warta kota)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Anies Baswedan Ajak Gubernur Seluruh Indonesia Gelar Rapat Bahas Penolakan UU Cipta Kerja,