Berita Nasional

Cek Bansos Rp 300 Ribu Bulan Januari dari Kemensos Apakah Sudah Masuk Rekening?

Cek bantuan sosial tunai Rp 300 ribu dari pemerintah di dtks.kemensos.go.id.

Tribunlampung.co.id Kiki Novilia
Kantor Pos Bandar Lampung di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 21 Bandar Lampung. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cek bantuan sosial tunai Rp 300 ribu dari pemerintah di dtks.kemensos.go.id.

Bansos tunai Rp 300 ribu per bulan mulai disalurkan Senin 4 Januari 2021.

Penyaluran Bansos tunai Rp 300 ribu ini bersamaan dengan penyaluran bansos lainnya yang diresmikan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Rencananya, bansos tunai Rp 300 ribu ini akan diberikan selama 4 bulan berturut-turut mulai Januari hingga April.

Cara Cek Penerima Bansos Tunai Rp 300 Ribu di dtks.kemensos.go.id

Untuk diketahui, bansos tunai Rp 300 ribu diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menerima bansos.

Baca juga: Pihak Rumah Sakit Akui Lalai, Jenazah Tertukar di Bogor Hebohkan Keluarga Pasien

Baca juga: Anak Curiga Lihat Ibu di Kamar dengan Pria Lain, Mengaku Cuma Duduk Ngobrol

Bantuan ini juga diberikan kepada keluarga anggota PKH yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos

Untuk mengecek apakah Anda menjadi penerima bansos tunai Rp 300 ribu ini, Anda bisa mengecekanya di laman kemensos, dtks.kemensos.go.id.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke login dtks.kemensos.go.id 

2. Lalu pilih ID Kepesertaan DTKS

3. Ketik nomor kepesertaan ID dalam DTKS

4. Masukkan nama sesuai ID

5. Klik cari untuk menyesuaikan ID dan nama yang diinput

6. Jika terdapat dalam database, akan ada keterangan anda sebagai penerima. 

Jika nama tidak ada dalam database, situs DTKS akan memberi keterangan, "Data tidak ditemukan, periksa kembali ID dan Nama..!"

Sementara dikutip dari Kontan.co.id, proses pencairan bansos tunai ini dilakukan dengan sejumlah cara. 

Ada yang melalui ATM, kantor cabang, atau e-warong menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mereka miliki selama ini melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.

Sementara bagi penerima BST yang sudah memiliki rekening, BST akan disalurkan ke masing-masing rekening penerima melalui Himbara.

Untuk mereka yang tidak memiliki rekening akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Pemutakhiran DTKS

Kemensos sendiri saat ini sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK).

Pemutakhiran DTKS juga dilakukan karena saat ini diketahui banyak keluarga miskin baru akibat pandemi Covid-19 yang belum tercatat di dalamnya.

Terkait pemutakhiran DTKS ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta masyarakat melapor secara mandiri jika merasa berhak masuk dalam DTKS.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Ade Rustama, saat melakukan koordinasi pemutakhiran DTKS di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (17/9/2020).

Ade mengatakan, masih banyak daerah yang belum aktif melakukan pemutakhiran DTKS, salah satunya Kabupaten Kubu Raya.

"Masyarakat perlu diberikan edukasi untuk melaporkan dirinya secara mandiri apabila merasa berhak untuk masuk dalam DTKS," kata Ade, dilansir dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (18/9/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.

Oleh karena itu, kata dia, setiap daerah harus menyiapkan sarana agar masyarakat bisa melapor jika dirinya belum masuk ke dalam DTKS.

Penyiapannya pun dilakukan di setiap desa atau kelurahan, salah satunya melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

"Dengan demikian sarana untuk pelaporan mandiri ini, perlu disiapkan di setiap desa atau kelurahan. Salah satunya melalui Puskesos," ujarnya.

Cara Melakukan Daftar Mandiri DTKS

Dikutip dari laman pusdatin.kemensos.go.id, berikut prosedur pendaftaran mandiri DTKS.

1. Keluarga yang merasa berhak mendaftarkan diri ke kepala desa/lurah dengan membawa KTP dan KK

2. Kepala desa/lurah selanjutkan akan melaksanakan musyawarah desa terkait pendaftaran itu.

3. Data hasil musyawarah desa/lurah disampaikan ke bupati/walikota melalui camat.

4. Dinas sosial menggunakan data itu untuk melakukan verifikasi lapangan

5. Hasil verifikasi lapangan dikirim ke Menteri Sosial melalui Gubernur. 

Baca juga: Bocah SD Menangis Ketakutan Sambil Tunjuk Sosok Pria, Pelaku Akhirnya Diciduk Polisi

Baca juga: Baru 2 Bulan Nikahi Janda Kaya Asal Sukabumi, Pengantin Baru Diciduk Tentara

6. Menteri sosial menetapkan DTKS. 

(Tribunnews.com / Kompas.com)

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved