BREAKING NEWS Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran TSM Pilkada Bandar Lampung 2020 Digelar

"Tindakan tidak netral ASN dimana Perangkat Kelurahan, RT dan Linmas yang Merangkap Sebagai KPPS di 7 (tujuh) Kecamatan, Terdapat tindakan tindakan tidak netral berupa pemecatan RT dan Linmas dan penghentian bantuan beras 5Kg karena menolak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 di 5 (lima) Kecamatan," sebut Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengungkapkan, bukti tersebut diperkuat dengan saksi-saksi Bahwa dari semua bukti surat dan keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan Pelapor semua nya mengarah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Terlapor).

"Terlampir sama sekali tidak menghadirkan saksi fakta yang dapat membantah saksi-saksi fakta Pelapor," ungkap Yusril Ihza Mahendra.

Kata Yusril, dengan terbukti telah terjadi pelanggaran TSM dan terbukti pula bahwa satu-satunya Pihak yang menerima manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran TSM itu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 03, maka terdapat cukup alasan hukumnya bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 03 terbukti telah melanggar pasal 73 ayat ayat (2) juncto Pasal 73 ayat (4) dimana Pasangan Calon Nomor Urut 03 terbukti diuntungkan oleh pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak lain, sehingga layak dijatuhi sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon.

Kuasa Hukum Eva-Deddy Menolak

Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah, Adjo Supriyanto menolak sekaligus membantah pernyataan tersebut.

Menurut Supriyanto, selama proses persidangan pelapor tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran TSM.

"Kita tetap pada jawaban awal, bahwa kita menolak kesimpulan atau pernyataan dari pelapor. Mereka ini tidak dapat membuktikan pelanggaran TSM. Money politik dan lainnya," kata Supriyanto.

Supriyanto melanjutkan, dalam persidangan Bawaslu Kota Bandar Lampung pun dimintai keterangan oleh majelis terkait dugaan pelanggaran TSM tersebut.

Namun, kata dia, Bawaslu Bandar Lampung sendiri menjawab bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran TSM seperti yang dilaporkan oleh pelapor.

"Bawaslu Bandar Lampung saja mengakui bahwa tidak ada pelanggaran seperti yang dilaporkan pelapor itu. Jadi mereka tetap mengada-ada," kata Supriyanto.

"Politik uang, kemudian pelanggaran yang disebut TSM itu justru malah tidak ada yang ditemukan oleh Bawaslu, " kata Supriyanto.

Untuk itu, kata dia, pihaknya selaku tim kuasa hukum Eva Dwiana-Deddy Amarullah tetap menolak kesimpulan pelapor.

"Pada intinya kita tetap menolak, kesimpulan kita juga sudah kita sampaikan kepada majelis," ujar Supriyanto.

Sementara Bawaslu Provinsi Lampung enggan mengomentari aksi saling klaim dari kedua kubu tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan pihaknya tak dapat memberikan komentar.

Dimana, kata dia, hasil dari persidangan itu sepenuhnya akan disampaikan dalam sidang pembacaan putusan.

"Majelis gak bisa komentar terkait materi sampai pembacaan putusan," kata Fatikhatul Khoiriyah.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)